Prabowo Guyur Stimulus Ekonomi Rp 24,44 Triliun, tapi Tanpa Diskon Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyaluran lima paket stimulus ekonomi untuk masyarakat yang akan diberikan pada awal kuartal II 2025 ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, paket stimulus ekonomi yang direstui Presiden itu memiliki nilai total Rp 24,44 triliun.

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi dunia masih sangat dinamis dengan berbagai kebijakan tarif maupun kondisi geopolitik yang mempengaruhi ekonomi global.

Situasi itu menyebabkan kondisi ekonomi dunia pada 2025 diperkirakan akan melemah.

"Yang tadinya proyeksi ekonomi tahun 2025 untuk pertumbuhan ekonomi dunia adalah 3,3 persen, maka dengan adanya risiko dan eskalasi geopolitik, melemah menjadi hanya 2,8 persen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo pada Senin (2/6/2025).

"Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional. Baik itu dari sisi harga komoditas, harga dan ekspor dan juga dari sisi volatilitas di sektor keuangan yaitu nilai tukar maupun juga suku bunga," ungkapnya.

Baca juga: Diskon Tarif Listrik Juni-Juli 2025 Batal, Pemerintah Alihkan ke BSU

Untuk merespons kemungkinan peningkatan risiko dan pelemahan ekonomi nasional akibat dampak global, Presiden Prabowo Subianto pun memutuskan lima paket stimulus.

Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat dijaga momentumnya dan terus bisa diperkuat.

"Hari ini telah diputuskan lima hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi, dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut," katanya.

Sri Mulyani melanjutkan, lima paket stimulus ekonomi yang akan diberikan kepada masyarakat pada Juni-Juli 2025 dianggarkan dari APBN maupun non-APBN.

Pemerintah berharap paket stimulus yang diberikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 bisa mendekati 5 persen.

"Total keseluruhan paket ini nilainya Rp 24,44 triliun rupiah. (Terdiri dari) Yaitu Rp 23,59 triliun dari APBN dan 0,85 triliun dari non-APBN atau dunia usaha," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: RI Butuh Rp 2.967 Triliun Buat Tambah Pasokan Listrik hingga 2034, Ini Sumber Dananya

Selain lima paket stimulus, pemerintah juga melanjutkan berbagai program yang sudah berjalan.

Misalnya makan bergizi gratis (MBG), perumahan rakyat, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat serta rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah.

Dua hal yang berjalan bersamaan menurut Sri Mulyani bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

"Kita harapkan pada kuartal kedua, maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global," ungkapnya.

"Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat," kata Sri Mulyani.