Bahlil: Logam Tanah Jarang Akan Dikelola Negara

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengelolaan logam tanah jarang (rare earth) tidak lagi dibuka untuk umum, melainkan akan dikelola langsung oleh negara. Hal ini seiring dengan pembentukan Badan Industri Mineral yang baru diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ke depan, kebijakan kami di hulunya, bahan bakunya itu, nanti untuk logam tanah jarang tidak kami izinkan dikelola oleh umum, tapi akan dikelola oleh negara. Nanti ada tata kelola sendiri, dan kita tunggu saja aturannya," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025), seperti dilansir dari Antara.

Menurut Bahlil, Badan Industri Mineral akan berfokus pada penelitian dan pengembangan industri guna menciptakan nilai tambah dari pengelolaan mineral di Indonesia.

Baca juga: Mengenal Logam Tanah Jarang atau Rare Earth yang Bikin Geger se-Eropa

"Saya pikir apa yang dilakukan Presiden sangat positif dan bagus, karena Badan Industri Mineral ini kan akan fokus pada penelitian industri untuk ciptakan nilai tambah. Seperti misalnya logam tanah jarang kita kan harganya cukup tinggi," ucap Bahlil.

Rare Earth Jarang Punya Nilai Strategis Tinggi

Bahlil menekankan bahwa logam tanah jarang memiliki nilai ekonomi tinggi serta menjadi bahan vital dalam mendukung energi bersih dan teknologi baterai. Karena itu, tata kelola khusus sedang disiapkan pemerintah agar potensi strategis tersebut bisa dioptimalkan.

Ia menambahkan, Kementerian ESDM hanya akan berfokus pada penyediaan bahan baku, sementara produk akhirnya akan ditentukan oleh Badan Industri Mineral.

"Kita siapkan bahan bakunya saja, produk akhirnya nanti di Badan Industri Mineral ini yang akan tentukan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, sebagai Kepala Badan Industri Mineral di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi.

Dengan pelantikan ini, Badan Industri Mineral resmi menggantikan sebagian kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Pembentukan badan ini menjadi langkah penting dalam mendukung hilirisasi sumber daya mineral di Indonesia. Selama ini, hilirisasi telah mencakup komoditas strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, dan kini logam tanah jarang yang menjadi bahan penting bagi kebutuhan global, khususnya di sektor energi bersih dan pengembangan teknologi baterai kendaraan listrik.

Baca juga: Mengenal Logam Tanah Jarang atau Rare Earth yang Bikin Geger se-Eropa