Prabowo Ungkap Potensi Logam Tanah Jarang Ratusan Triliun dari Tambang Ilegal di Belitung
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi ratusan triliun nilai logam tanah jarang (rare earth) dari enam smelter tambang ilegal di Bangka Belitung (Babel) yang saat ini sudah dikuasai oleh negara.
Logam tanah jarang yang berasal dari limbah smelter-smelter itu menurut Presiden saat ini belum diurai.
"Tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar, tanah jarang monasit. Monasit itu satu ton itu (harganya) bisa ratusan ribu dollar (AS), 200 ribu dollar," ujar Prabowo dilansir tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/10/2025).
Baca juga: Pemerintah Larang Ekspor Semua Logam Tanah Jarang
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan barang rampasan negara dari tambang ilegal yang melakukan pelanggaran hukum kepada PT Timah Tbk di smelter Tinindo Internusa, Bukitintan, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). "Padahal total ditemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 4.000 ton," lanjutnya.
Pada Senin, Presiden menyaksikan penyerahan barang rampasan negara senilai dari kasus tambang timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung kepada PT Timah (Tbk).
Nilai barang rampasan itu setara dengan Rp 6-7 triliun.
Barang rampasan itu berasal dari enam smelter yang melakukan kegiatan penambangan ilegal dan saat ini sudah ditindak oleh aparat penegak hukum.
Baca juga: RI Genjot Hilirisasi Mineral, Terutama untuk Logam Tanah Jarang, Bidik Kolaborasi dengan China
Penyerahan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di Smelter Tinindo Internusa, Bukitintan, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sejumlah barang rampasan yang diserahkan yakni alat berat ekskavator, timah batangan, pabrik timah dan alat peleburan timah.
Presiden Prabowo bilang, dari enam smelter ilegal yang sudah ditindak, kerugian negara bisa dihitung mencapai Rp 300 triliun.
"Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini," tutur Prabowo.
