Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yandri: Musyawarah Desa Bisa Pakai Dana Desa 3 Persen

Kompas.com - 12/06/2025, 14:57 WIB
Kiki Safitri,
Danu Damarjati

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan penyelenggaraan musyawarah desa dibolehkan menggunakan dana desa sebanyak 3 persen.

“Bagaimana kita juga melakukan ini tapi duitnya nggak ada. Kita buat surat edaran lagi. Boleh pakai dana desa dari operasional 3 persen,” kata Mendes di Acara Ombudsman di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Baca juga: Prabowo Digugat ke PTUN, karena Tak Kunjung Pecat Yandri Susanto

 

Kebijakan tersebut diterapkan bagi desa yang kesulitan dalam menggelar musyawarah desa karena kurangnya dana.

Untuk itu, Mendes membuat surat edaran perihal penggunaan dana desa untuk keperluan musyawarah.

Mendes juga memastikan bahwa musyawarah desa dilakukan dengan tertib dan menyertakan seluruh perangkat desa.

Baca juga: Prabowo Digugat ke PTUN, karena Tak Kunjung Pecat Yandri Susanto

Dia memastikan dalam proses musyawarah tidak ada maladministrasi.

“Nah ini yang kita lakukan, kita buat surat edaran. Bagaimana musyawarah desa dilaksanakan dengan tertib. Siapa pesertanya, ditulis,” kata dia.

“Dia nggak boleh malaadministrasi. Nggak boleh. Karena itu bisa digugat oleh masyarakat desa yang lain. Dari awal sudah kita kanalisasi ini,” lanjutnya.

Yandri mengakui bahwa pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang tidak lepas dari berbagai persoalan di lapangan.

Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, mengingat program ini merupakan inisiatif baru.

“Pertanyaannya problematika. Ya, pasti ada problem. Namanya barang baru, pasti ada problem. Inilah yang kita hadapi. Awalnya, banyak tolakan ini,” kata Yandri.

Baca juga: Banyak Problem dalam Pendirian Kopdes, Mendes: Itu Hal Biasa

Meskipun demikian, Yandri menyebut kini hampir seluruh desa di Indonesia sudah melakukan musyawarah desa khusus sebagai bagian dari tahapan pembentukan Kopdes.

“Tapi, alhamdulillah, sekarang hampir 100 persen desa-desa Indonesia sudah melakukan musyawarah desa khusus,” tegasnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
Pemerintah Bantah Reshuffle Kabinet untuk Hapus 'Orang Jokowi'
Pemerintah Bantah Reshuffle Kabinet untuk Hapus "Orang Jokowi"
Nasional
Ketua Komisi II Tanggapi Yusril soal Artis Kalahkan Orang Berbakat di Pemilu
Ketua Komisi II Tanggapi Yusril soal Artis Kalahkan Orang Berbakat di Pemilu
Nasional
Gantikan Budi Arie, Menkop Ferry Dorong UU Sistem Perkoperasian Nasional
Gantikan Budi Arie, Menkop Ferry Dorong UU Sistem Perkoperasian Nasional
Nasional
Klaim Hotman Paris: Tak Ada Mark-up, Unsur Korupsi Kasus Chromebook Gugur
Klaim Hotman Paris: Tak Ada Mark-up, Unsur Korupsi Kasus Chromebook Gugur
Nasional
Usai Reshuffle, Kader Gerindra Ramai-ramai Merapat ke Rumah Prabowo di Kertanegara
Usai Reshuffle, Kader Gerindra Ramai-ramai Merapat ke Rumah Prabowo di Kertanegara
Nasional
Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora
Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora
Nasional
Jadi Wamen Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Punya Harta Rp 27,8 Miliar
Jadi Wamen Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Punya Harta Rp 27,8 Miliar
Nasional
Menkeu Deg-degan Diminta Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Berat Banget
Menkeu Deg-degan Diminta Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Berat Banget
Nasional
IHSG Terkoreksi, Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Perbaiki Ekonomi
IHSG Terkoreksi, Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Perbaiki Ekonomi
Nasional
Prabowo Reshuffle 5 Menteri, PAN: Masyarakat Ingin Ada Perubahan
Prabowo Reshuffle 5 Menteri, PAN: Masyarakat Ingin Ada Perubahan
Nasional
Kemhan Tepis Darurat Militer: Tak Betul TNI Ingin Ambil Alih Peran Polisi
Kemhan Tepis Darurat Militer: Tak Betul TNI Ingin Ambil Alih Peran Polisi
Nasional
Jadi Menteri Koperasi, Ferry Juliantono Punya Harta Rp 52 Miliar
Jadi Menteri Koperasi, Ferry Juliantono Punya Harta Rp 52 Miliar
Nasional
Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi
Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi
Nasional
Purbaya Sempat Tak Percaya Ditunjuk Gantikan Sri Mulyani: Saya Pikir Ditipu
Purbaya Sempat Tak Percaya Ditunjuk Gantikan Sri Mulyani: Saya Pikir Ditipu
Nasional
Jadi Menteri P2MI, Mukhtarudin Punya Harta Rp 17,9 Miliar
Jadi Menteri P2MI, Mukhtarudin Punya Harta Rp 17,9 Miliar
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau