SERANG, KOMPAS.com – Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, menyatakan telah berdamai dengan Wakil Bupati Amir Hamzah usai insiden ketegangan yang dipicu pernyataannya mengenai masa lalu Amir sebagai mantan narapidana.
"Sudah selesai (bersitegangnya) dengan Pak Wakil," ujar Hasbi singkat saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Banten, Andra Soni, di Kota Serang, Selasa (31/3/2026).
Ketegangan bermula saat momen halalbihalal di lingkungan Pemkab Lebak, Senin (30/3/2026).
Di hadapan para pejabat dan ASN, Hasbi melontarkan pernyataan dalam bahasa Sunda yang menyinggung status hukum masa lalu wakilnya.
Baca juga: Buntut Ribut Saat Halalbihalal, Gubernur Banten Panggil Bupati dan Wakil Bupati Lebak
"Uyuhan bae mantan narapidana geus jadi wakil bupati (Masih beruntung mantan narapidana bisa jadi wakil bupati), bersyukur," ucap Hasbi saat itu.
Pernyataan tersebut memicu reaksi dari Amir Hamzah.
Amir dikabarkan langsung berdiri dan mencoba menghampiri Hasbi, tetapi segera dilerai oleh sejumlah pejabat yang hadir guna mencegah keributan lebih lanjut.
Menanggapi insiden tersebut, Hasbi berkilah bahwa ucapannya merupakan bagian dari gaya komunikasi personalnya.
Ia berdalih pernyataan itu sebenarnya adalah bentuk apresiasi atas kegigihan Amir bangkit dari masa lalu.
Menurut Hasbi, keberhasilan seorang mantan warga binaan menjadi pejabat publik merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri.
Baca juga: Kronologi Bupati dan Wakil Bupati Lebak Ribut Saat Halalbihalal, Dilerai Sekda dan Istri Bupati
Buntut dari insiden memanas ini, Gubernur Banten Andra Soni memanggil keduanya secara terpisah untuk diberikan pembinaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, menjelaskan bahwa pemanggilan ini adalah bagian dari kewenangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
"Pak Gubernur berharap Banten tetap kondusif dan jalannya pemerintahan tidak terganggu. Kekompakan harus dijaga karena mempertontonkan konflik di depan publik hanya akan merugikan masyarakat," ucap Deden.
Deden juga menekankan bahwa keharmonisan pimpinan daerah sangat krusial bagi kelancaran pelayanan publik.
"Kepala daerah adalah orang tua bagi masyarakatnya. Kalau pimpinannya ribut terus, otomatis pelayanan kepada masyarakat juga akan terhambat," ucapnya
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang