Ikuti Arahan Pusat, Pemprov Jatim Siapkan Skema Pemangkasan Perjalanan Dinas

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memastikan akan mengikuti arahan pusat yang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas maksimal 50-70 persen, demi efisiensi anggaran.

“Saya rasa semua kan pasti kita ini kan harus linier dengan kebijakan pemerintah pusat,” kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Rabu (1/4/2026).

Emil menyatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memetakan kebutuhan setiap masing-masing. 

Baca juga: Instruksi Mendagri kepada ASN Pemda: WFH Setiap Jumat hingga Pangkas Perjalanan Dinas

“Tinggal kita pastikan bahwa penerapan yang ini memang sesuai dengan masing-masing OPD-nya. Karena ada OPD yang memang harus mobile,” ucapnya.

“Ada yang memang bisa dimaksimalkan. Mungkin artinya pengurangannya itu secara global atau harus per masing-masing OPD. Atau jauh-jauhnya per masing-masing bidang. Nah ini nanti masalah teknis. Tapi kita pasti menghormati apa menjadi arahan pusat,” imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah meminta kepala daerah membatasi atau mengurangi pelaksanaan perjalanan dinas.

“Membatasi/mengurangi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri sebanyak 70 persen, dan/atau mengurangi frekuensi serta mengurangi jumlah rombongan yang melakukan perjalanan dinas," tulis salah satu poin e dalam SE tersebut.

Hal itu dikarenakan dampak efisiensi dan antisipasi penggunaan energi di tengah kondisi global dunia akibat perang di Timur Tengah.