Konflik Timur Tengah Ancam Penerbangan Haji dan Umrah, Pemerintah Harus Antisipasi

KOMPAS.com - Kondlik di Timur Tengah antara Iran Vs AS-Israel berpotensi mengancam penerbangan haji dan umrah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah mengantisipasi potensi gangguan itu.

Situasi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi berdampak pada keselamatan dan kelancaran perjalanan jamaah Indonesia menuju Arab Saudi.

Baca juga: Menhub: Impor Avtur Masih Tinggi, Konflik Timur Tengah Bisa Pengaruhi Penerbangan RI

“Perkembangan situasi ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya dalam memastikan perlindungan jamaah umrah dan calon jamaah haji Indonesia,” kata Dini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu menekankan pentingnya kehadiran negara untuk memastikan jamaah Indonesia yang sedang maupun akan menjalankan ibadah di Arab Saudi berada dalam kondisi aman.

Selain itu, jamaah juga harus mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan transparan terkait perkembangan situasi.

Penerbangan haji dimulai 22 April 2026

Dini juga mengingatkan bahwa pemberangkatan jamaah haji Indonesia dijadwalkan mulai pada 22 April mendatang.

Karena itu, ia meminta kesiapan Kantor Urusan Haji serta seluruh perwakilan Indonesia di Arab Saudi dioptimalkan agar dapat memberikan pendampingan dan respons cepat apabila terjadi situasi darurat.

Selain kesiapan pemerintah, pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga diminta diperketat.

Baca juga: Ada Konflik, Turis Timur Tengah di Bali Menginap Lebih Lama di Hotel Mewah

Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hak-hak jamaah selama proses perjalanan hingga pelaksanaan ibadah.

“Persiapan haji tahun ini harus tetap berjalan optimal dengan tetap adaptif terhadap perkembangan global. Kita tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh lengah.

Mitigasi risiko harus disiapkan sejak dini agar jamaah dapat menjalankan rangkaian ibadahnya dengan tenang dan khusyuk,” ujar Dini.

Hadapi dinamika keamanan di Timur Tengah

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah RI menggelar pertemuan bersama sejumlah pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah umrah untuk menyikapi dinamika kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan umrah.

UNSPLASH/OMER F ARSLAN Ilustrasi haji. Kloter haji 2026. Pembagian kloter haji 2026. Jadwal haji 2026. Jadwal pelaksanaan haji 2026.

Pertemuan tersebut menghasilkan 10 komitmen bersama.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, perusahaan penerbangan, serta asosiasi PPIU.

Salah satu komitmen yang disepakati adalah pembentukan pusat koordinasi terpadu antara pemangku kepentingan, meliputi Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perusahaan penerbangan, serta PPIU.

Baca juga: Imigrasi Hapus Biaya Overstay Bagi Turis Asing Terdampak Konflik Timur Tengah

Selain itu, seluruh pihak juga berkomitmen melakukan pertukaran data dan pembaruan informasi yang dibutuhkan dalam penanganan perjalanan ibadah umrah.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri juga mengimbau agar PPIU mempertimbangkan penundaan keberangkatan calon jamaah umrah untuk sementara waktu hingga kondisi keamanan wilayah udara dari dan menuju Arab Saudi dinilai lebih kondusif.