JAKARTA, KOMPAS.com - Presenter Desta Mahendra menyampaikan kritik terbuka kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Dalam pesannya, Desta mengaku memilih Prabowo pada Pilpres lalu dengan penuh harapan akan adanya perubahan.
Karena itu, ia merasa wajar jika kini menyuarakan kritik sekaligus mengingatkan pemerintah untuk mendengar keresahan rakyat.
Baca juga: Desta Kritik Presiden Prabowo, Minta Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat
"Yth Pak Presiden @Prabowo, ayo Pak.. Dulu saya memilih Bapak pasti karena ada harapan. Saya tidak akan bisa terus diam jika ada ketidakadilan. Ayo Pak Presiden, jangan buat kami sedih dan kecewa dengan pilihan yang sudah menjadikan Bapak pemimpin negeri ini,” tulis Desta dalam unggahannya di Instagram-nya, dikutip Selasa (2/9/2025).
Desta juga menegaskan pentingnya ketegasan Presiden dalam merespons situasi terkini, termasuk dengan mengakomodasi 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ramai disuarakan berbagai kelompok sipil.
Baca juga: Desta Menangis Reuni dengan Band Chapter 69, Kenang Mendiang Ricky Siahaan
“Ketegasan dan kebijakan Bapak sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa ini, termasuk harus mendengarkan keresahan kita sebagai rakyat,” lanjut Desta.
Di akhir unggahannya, Desta mengajak Presiden tetap menjaga harapan rakyat.
“Yuk Pak.. kita pasti sama kok, ingin Indonesia lebih baik. Dan harapan itu masih ada,” tulis Desta.
Baca juga: Desta dan Natasha Rizky Bikin Konten Bareng, Imam Darto: Ada Apa Nih?
Lihat postingan ini di Instagram
Berikut rangkuman isi tuntutan rakyat 17+8 yang kini jadi fokus perhatian publik:
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
3. Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dar batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik