Belum Ada Dapur MBG di Jakarta Miliki Sertifikat Higiene Sanitasi
KOMPAS.com - Hingga awal Oktober 2025, seluruh dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Padahal, sertifikat ini menjadi syarat mutlak untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dan layak konsumsi.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan pihaknya bersama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kini mempercepat penerbitan SLHS untuk 180 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Ibu Kota.
“Kalau yang berbasis sertifikat belum ada, sedang berproses semua,” ujar Ani di Jakarta, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari Antara.
Baca juga: 119 Orang Keracunan MBG di Agam, Guru dan Wali Murid Turut Jadi Korban
Percepatan Inspeksi Dapur MBG di Jakarta
Ani menjelaskan, sejak awal pihaknya sudah melakukan inspeksi ke dapur-dapur MBG, tapi baru sebatas pemeriksaan awal.
Kini, langkah percepatan akan dilakukan dengan inspeksi ulang kesehatan lingkungan agar setiap dapur bisa segera memenuhi syarat penerbitan SLHS.
“Kami sedang berkolaborasi dengan SPPG termasuk juga PTSP untuk percepatan penerbitan SLHS. Jadi secara masif kami akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang,” kata Ani.
Suasana proses pengemasan MBG di SPPG Palmerah.Latar Belakang Kewajiban SLHS
Pemerintah pusat mewajibkan seluruh SPPG memiliki SLHS sejak September 2025, setelah maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
Di Jakarta, 60 siswa dari 10 lokasi berbeda sempat mengalami keracunan makanan.
Berdasarkan hasil laboratorium, sebagian besar kasus disebabkan oleh bakteri yang muncul akibat pengolahan dan distribusi makanan yang tidak sesuai standar.
Target Sertifikasi Higiene Sanitasi Rampung Sebulan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, percepatan sertifikasi ini harus selesai dalam waktu satu bulan.
Menurutnya, SLHS bukan hanya terkait kebersihan dapur, tetapi juga kualitas SDM, pemilihan bahan baku, hingga proses pengolahan makanan.
Baca juga: Marak Kasus Keracunan, Siswa Boleh Tidak Makan MBG di Sekolah? Ini Penjelasan Dinkes
“Percepatan ini harus rampung dalam waktu satu bulan,” tegas Budi.
Ia menyebut, pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ikut mengawasi penuh setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan, proses masak, hingga distribusi makanan ke siswa.
Secara nasional, lebih dari 100 dapur MBG di berbagai daerah sudah berhasil memperoleh SLHS sejak program percepatan dijalankan pada September lalu.
Dengan percepatan sertifikasi higiene sanitasi, diharapkan seluruh dapur MBG di Jakarta segera memenuhi standar keamanan pangan.
Hal ini menjadi kunci pencegahan kasus keracunan MBG di Jakarta agar tidak terulang di masa depan.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang
