KOMPAS.com – Dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memantik reaksi dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi 4 DPRD Banyumas, Rachmat Imanda, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglewas Kidul, pada Jumat (26/9/2025).
Dalam sidak tersebut, Imanda mengontrol langsung proses memasak di dapur program MBG yang memasok makanan ke sejumlah sekolah.
“Kami mendapat informasi bahwa makanan dibungkus dan dibawa pulang. Ini tentu harus dicek kebenarannya,” kata Imanda kepada Tribun Jateng, Sabtu (27/9/2025).
Menurutnya, menu makanan basah lebih aman dikonsumsi langsung di sekolah. Jika dibawa pulang, kualitas makanan bisa berubah dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
“Kalau menu makanan dalam kondisi basah, idealnya disantap langsung di sekolah agar tidak rusak,” ujarnya.
Baca juga: 115 Siswa di Banyumas Diduga Keracunan MBG, Dapur Karanglewas Kidul Dihentikan Sementara
Imanda menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program MBG, terutama terkait bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Keracunan bisa saja muncul dari banyak faktor, misalnya bahan baku yang tidak segar, proses memasak yang tidak tanek, atau wadah (ompreng) yang belum benar-benar kering,” jelasnya.
Namun, hasil sidak menunjukkan kondisi dapur SPPG Karanglewas Kidul cukup baik.
“Tapi kami lihat langsung ke dapur SPPG, kondisinya bersih, luas, alat masak memadai, dan pengolahan terlihat sesuai SOP,” kata Imanda.
Ia juga telah meminta klarifikasi dari pemilik dapur, Sri Wiyono, terkait dugaan keracunan yang dialami siswa.
Baca juga: Lebih dari 100 Siswa di Banyumas Diduga Keracunan MBG, Dinkes Ambil Sampel Makanan
Pemilik dapur SPPG Karanglewas Kidul, Sri Wiyono, membantah adanya kesalahan dalam pengolahan makanan.
Menurutnya, penyebab keracunan justru diduga kuat karena makanan dibawa pulang dan tidak langsung dikonsumsi.
“Bukan dimakan di sekolah sebagaimana seharusnya,” ujar Sri, Jumat malam.
Sri menegaskan, produksi dan distribusi makanan dari dapurnya telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
“Ketika klarifikasi dari anggota DPRD, Dinas Pendidikan, puskesmas, kecamatan, Koramil, hingga kepolisian dan Kodim datang ke dapur, mereka menyatakan bahan baku bagus, pengolahan sesuai SOP, pengiriman sesuai SOP,” ungkapnya.