KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan unggulan pada tahun 2025.
Dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah.
Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada November 2024 menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mendukung rakyat kecil, termasuk para buruh.
“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” katanya.
Dari total anggaran Rp 71 triliun, sekitar 20 persen dialokasikan khusus untuk program makan bergizi gratis sepanjang 2025.
Baca juga: Dimulai Senin, 3 Juta Siswa Dapat Makan Bergizi Gratis Senilai Rp 10.000 Tiap Hari
Nilai Rp 10.000 per porsi, meskipun lebih rendah dari target awal, diklaim tetap memenuhi kecukupan gizi sesuai standar.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menambahkan bahwa menu makanan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing, sesuai situasi daerah setempat," ungkapnya.
Program ini akan difokuskan pada siswa di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA.
Adita menjelaskan bahwa waktu pemberian makanan akan disesuaikan dengan jadwal sekolah. Untuk siswa PAUD dan TK, makanan diberikan di pagi hari, sedangkan siswa SD menerima makanan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.
"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," katanya.
Tak hanya berfokus pada gizi, program ini juga dirancang untuk melibatkan koperasi desa sebagai penyedia bahan makanan.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi.
"Termasuk koperasi telur, sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ujar Budi.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi desa dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Meski demikian, Budi mengakui bahwa dampak ekonomi dari program ini baru akan terlihat setelah pelaksanaannya dimulai.
"Ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," ujarnya.
Sumber: Kompas.com (Penulis: Fika Nurul Ulya, Dian Erika Nugraheny, Editor: Jessi Carina, Aprillia Ika)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.