Khotbah di Masjid yang Diresmikan Jokowi, Nusron Wahid Tekankan Harta Negara Tak Boleh Menumpuk di Kalangan Kaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan khotbah di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jakarta, masjid yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam khotbahnya, Nusron menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pengelolaan harta negara, termasuk di bidang pertanahan, sesuai dengan ajaran Islam dan semangat pendiri Nahdlatul Ulama tersebut.

Nusron mengaku gembira akhirnya berkesempatan untuk berkhotbah di masjid yang megah dan bersejarah ini.

"Saya gembira karena sejak masjid ini diresmikan oleh Pak Jokowi, baru pertama kali ke sini. Berkali-kali diundang oleh pengurus tapi waktunya enggak pas. Nah kali ini kok waktunya pas begitu. Jadi saya gembira sekali, bisa khutbah di sini apalagi masjid ini dinamai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh Islam, pendiri Nahdlatul Ulama dan juga pahlawan nasional yang punya pengaruh besar di Indonesia," ujar Nusron menjawab Kompas.com, di lokasi, Senin (31/03/2025).

Baca juga: Jadi Khatib Shalat Id, Menteri Nusron Tekankan Keadilan Sosial Bidang Pertanahan

Menurut Nusron, nama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai tokoh yang sangat konsen terhadap keadilan sosial menjadi inspirasi, terutama di bulan puasa dan menjelang Syawal ini.

"Dan kita berharap dengan adanya puasa dan sawal ini, bangsa Indonesia benar-benar, kita semua sebagai pemerintah, terlalu saya sebagai menteri ATR, terinspirasi bagaimana caranya beliau mewujudkan keadilan sosial itu," katanya.

Lebih lanjut, secara spesifik Nusron menyinggung implementasi keadilan sosial dalam hal pertanahan. Bahwa harta negara tidak boleh bertumpuk hanya di kalangan kaya itu-itu saja. Harus dibagi secara merata kepada yang paling berhak.

Menurutnya, yang paling berhak adalah orang miskin dan orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, dia akan menata ulang setiap pemberian hak guna usaha (HGU) maupun hak guna bangunan (HGB).

Serta memberikan HGU dan HGB kepada pelaku-pelaku usaha baru, dengan menggunakan prinsip pendekatan keadilan kedua dan prinsip pemerataan, seraya tetap mengutamakan arus kesinambungan ekonomi.

"Yang gede enggak boleh mati tapi yang gede jangan memakan mematikan yang kecil," tegasnya.

Nusron menganalogikan ketidakadilan seperti hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah.

Spirit Ramadan dan Syawal seharusnya menginspirasi untuk menciptakan keadilan, di mana pemerintah memberikan proteksi kepada usaha kecil agar dapat tumbuh menjadi besar.

Strategi Pemerataan dan Perlindungan Tanah Rakyat

Mengenai strategi untuk menumbuhkan usaha kecil, Nusron menyebutkan pemberian kemudahan akses terhadap HGU dan HGB bagi UMKM.

Sementara untuk pengusaha besar, akan diterapkan persyaratan yang lebih ketat, terutama terkait kewajiban kemitraan atau plasma dengan rakyat yang akan ditingkatkan dari 20 persen menjadi 50 persen.

Untuk melindungi tanah rakyat dari praktik mafia tanah, Menteri ATR/Kepala BPN menekankan tiga langkah utama: penegakan hukum yang tegas terhadap mafia tanah, penertiban internal di Kementerian ATR/BPN untuk mencegah keterlibatan oknum, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk segera mensertifikatkan tanah mereka.

Nusron menyebutkan bahwa sejak menjabat, pihaknya telah mencopot 16 oknum ASN BPN yang terlibat mafia tanah, bahkan beberapa di antaranya telah dimiskinkan melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dengan khotbah ini, Menteri Nusron Wahid berharap semangat keadilan sosial dapat terus menginspirasi pemerintah dalam menata dan mengelola sumber daya agraria demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.