Ara dan Rencana Kontroversial Membonsai Ukuran Rumah Subsidi

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, tengah menjadi sorotan publik dengan ambisi besarnya untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun, sesuai janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Dengan anggaran Kementerian PKP yang terbatas, hanya Rp 5,27 triliun pada 2025, Ara mengusung pendekatan strategis melalui kolaborasi dengan para konglomerat papan atas, perbankan, dan lintas kementerian.

Namun langkahnya, termasuk penyusutan luas rumah subsidi yang dianggap “tidak manusiawi” oleh pengamat, memicu pro dan kontra.

Baca juga: Luas Minimal Rumah Subsidi Akan Diperkecil, Pengembang Soroti Kelayakan Hunian

Ara, yang memiliki pengalaman politik selama dua dekade, dikenal sebagai sosok pragmatis dengan jaringan luas.

Dia tampaknya memahami betul kompleksitas masalah perumahan di Indonesia. Kurangnya pasokan, tingginya harga tanah, dan keterbatasan akses pembiayaan menjadi ganjalan utama.

Oleh karena itu, dia tak ragu menggandeng berbagai pihak yang selama ini mungkin dianggap "pemain besar" di sektornya masing-masing, bahkan para "9 Naga" yang kerap diidentikkan dengan konglomerat papan atas sekalipun.

Ara memanfaatkan hubungan personalnya dengan para konglomerat properti yang dijuluki “9 naga,” termasuk Sugianto Kusuma (Aguan) dari Agung Sedayu Group, James Riady dari Lippo Group, Prajogo Pangestu (Barito Pacific), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Franky Widjaja (Sinar Mas).

Hubungan ini terjalin selama 20–30 tahun, memberikan Ara kepercayaan untuk melibatkan mereka.

Aguan, contohnya, rela menyumbang Rp 60 miliar melalui CSR Agung Sedayu Group untuk membangun 250 unit rumah di Sukawali, Pakuhaji, Tangerang, dengan groundbreaking pada 1 November 2025.

Kemudian James Riady terlibat dalam polemik Meikarta, dengan komitmen menyelesaikan pengembalian dana Rp 26,85 miliar kepada 102 konsumen hingga Juli 2025.

Timbal baliknya, James jadi penasihat Ara sekaligus "menggerakkan" PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 50.000 unit.

Pengusaha lain seperti Lawrence Barki (Harum Energy) juga menyatakan kesiapan membantu, termasuk memanfaatkan apartemen kosong untuk MBR.

"Pendekatan ini mengusung konsep gotong royong, di mana pengusaha menyumbang dana atau lahan tanpa mengandalkan anggaran negara," cetus Ara kepada Kompas.com di berbagai kesempatan.

Ara menekankan, “Mereka mau menyumbang saja,” tanpa menawarkan keuntungan langsung, menunjukkan strategi berbasis hubungan jangka panjang dan kepercayaan.

Bersama BP Tapera, Ara juga menggandeng bank swasta raksasa seperti PT Bank Central Asia Tbk atau BCA, dan Bank Artha Graha untuk menyalurkan KPR FLPP.