Kenaikan Harga BBM Meluas di ASEAN Imbas Perang AS–Israel vs Iran, Indonesia Bisa Menyusul?
KOMPAS.com - Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel memicu krisis energi global, terutama setelah terjadi pembatasan lalu lintas kapal di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital distribusi energi dunia.
Sejak 28 Februari 2026, Iran disebut efektif menghambat distribusi minyak dan gas melalui jalur yang berada di antara Iran dan Oman tersebut.
Dampaknya, harga minyak mentah global jenis Brent melonjak tajam dan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara, terutama di kawasan Asia.
Hal ini karena hampir 90 persen minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke kawasan tersebut, sehingga setiap gangguan pasokan langsung menekan stabilitas energi regional.
Baca juga: Dunia Berlomba Tekan Harga BBM akibat Perang AS-Israel Vs Iran, Bagaimana dengan RI?
Harga BBM di Asia Tenggara naik
Salah satu contoh terlihat di Vietnam, di mana harga BBM di negara itu melonjak drastis sepanjang Maret 2026, dikutip dari The Straits Times pada Rabu (25/3/2026).
Harga solar dilaporkan naik hingga 105 persen menjadi sekitar 39.660 dong (Rp 25.351) per liter, sementara bensin RON 95 meningkat hampir 68 persen menjadi sekitar 33.840 dong (Rp 21.600) per liter.
Lonjakan harga tersebut memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar serta kekhawatiran akan kelangkaan energi.
Kondisi serupa juga terjadi di Filipina, di mana pemerintah setempat bahkan menetapkan status darurat energi nasional.
Sementara itu, hingga saat ini harga BBM di Indonesia masih relatif stabil, meski harga minyak dunia terus mengalami tekanan akibat konflik di Timur Tengah.
Lantas, bagaimana potensi harga BBM di Indonesia di tengah perang yang masih berlangsung antara AS, Israel, dan Iran?
Harga BBM di Indonesia berpotensi naik?
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai harga minyak dunia, termasuk BBM di Indonesia, berpotensi naik seiring eskalasi konflik antara AS, Israel, dan Iran.
Menurutnya, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin besar jika harga minyak bertahan di level tinggi.
Ia menyebut ruang fiskal pemerintah semakin terbatas, terutama karena beban subsidi energi berpotensi membengkak.
“Tidak ada ruang APBN lagi. Subsidi energi bisa bengkak hingga Rp 126 triliun jika harga minyak bertahan di kisaran 90–100 dollar AS per barel,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis.
Menurut Bhima, situasi konflik yang masih fluktuatif dan belum jelas kapan akan berakhir membuat pemerintah sulit menjaga stabilitas harga energi.
