Pemkot Yogyakarta Terapkan Strategi Bermain Dakon untuk Antisipasi Penumpukan Sampah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengantisipasi sampah menumpuk di depo-depo, Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan skema dakon pasca penerapan desentralisasi sampah.

Untuk informasi, Kota Yogyakarta sudah tak memiliki jatah membuang sampah ke TPA Piyungan karena telah ditutup secara penuh pada 1 Mei 2024.

Sub Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Mareta Hexa Sevana mengatakan, depo-depo sampah di Kota Yogyakarta mulai dikosongkan pada 31 April lalu.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Kembali Komunikasi dengan Warga Piyungan untuk Bangun TPST

"Ada strategi seperti permainan dakon, sampah-sampah itu saling kita geser antar depo," katanya, Jumat (3/5/2024).

Mareta menambahkan, tujuan dari pemindahan sampah antar depo adalah agar sampah merata dan tidak penuh pada satu depo.

"Agar merata dan tidak penuh di salah satu depo saja," ujarnya.

Dia tidak memungkiri bahwa sampai sekarang masih ada sampah di depo-depo, walaupun sistem dakon sudah diupayakan.

Ia memastikan, sampah-samaph yang ada di depo di Kota Yogyakarta tidak ada yang sampai meluber ke jalanan yang dapat mengganggu aktivitas warga.

"Kapasitas per depo sebenarnua sudah diukur, yaitu untuk timbunan sehari. Kalau lebih dari itu ya kemungkinan penuh. Ada koordinasi di mandor-mandor tiap depo, untuk saling mengisi," jelasnya.

Menurut dia kondisi masing-masing depo tmdi Kota Yogyakarta tidak sama ada yang kosong dan ada juga yang sangat penuh.

Ia mencontoh depi di daerah Utoroloyo yang lokasinya berdekatan dengan kompleks makam selama ini kondisinya jarang penuh dan bisa diiai alokasi sampah dari depo lain.

Dia menambahkan, saat ini TPST 3 R mulai beroperasi sehingga para penggerobak mulai banyak yang membuanh sampah ke sana langsung.

"Nitikan sekarang mulai membludak karena di Nitikan itu lasti diolah. Jadi, banyak yang dari depo lain geser ke Nitikan," katanya.

Sebelumnya, saat desentralisasi sampah diterapkan, Pemerintah Kota Yogyakarta bakal berkomunikasi lagi dengan warga Padukuhan Banyakan 3, Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Seperti diketahui warga Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul menolak pembangunan pengolahan sampah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dijadikan Refuse Derived Fuel (RDF).

“Itu yang kemudian kita lakukan komunikasi lebih intens lagi ya, penjelasan lebih detail lagi (kepada warga setempat),” ujar Singgih saat ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (2/5/2024).

Baca juga: Banjir di Lebak Surut, Warga Mulai Bersihkan Sisa Lumpur dan Sampah

Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memanfaatkan lahan di sekitar TPA Piyungan untuk dijadikan tempat pengolahan sampah.

Singgih menjamin, lokasi yang diizinkan untuk pengolahan sampah ini nantinya tidak akan menambah jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.

Menurut dia, sampah yang bisa dijadikan RDF akan diolah menjadi RDF sedangkan sampah yang tidak bisa dijadikan RDF seperti sampah organik nantinya akan diolah menjadi kompos.