Sejarah Munculnya Solusi Dua Negara untuk Israel dan Palestina

SOLUSI dua negara mengacu pada gagasan bahwa penyelesaian paling praktis untuk konflik Palestina-Israel adalah dengan membagi tanah yang secara historis disebut Palestina menjadi dua negara: yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab-Palestina. Dengan demikian akan ada dua negara di wilayah yang terletak antara Sungai Yordan dan Laut Tengah.

Sebagian atau seluruh Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, yang dicaplok Israel dalam Perang Enam Hari 1967, akan menjadi negara Palestina. Israel, yang telah ada sejak tahun 1948, dapat melihat perbatasannya disesuaikan demi menyesuaikan dengan realitas baru itu.

Baca juga: Apa Itu Solusi Dua Negara untuk Penyelesaian Konflik Palestina?

Pengaturan semacam itu dapat secara efektif mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah terjadi antara Israel dan tetangga Arab-nya sejak Israel berdiri dan membawa stabilitas ke wilayah yang telah menderita empat perang besar Arab-Israel, dua pemberontakan Palestina, serangan lintas batas dan ketidakstabilan, serta siklus kekerasan yang berkelanjutan.

Komisi Peel

Usulan solusi dua negara pertama kali muncul tahun 1937 dalam Laporan Komisi Peel. Komisi Peel dikirim Inggris ke Palestina untuk menyelidiki motif meningkatnya ketegangan dan kekerasan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina. Ketika itu Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris.

Komisi Peel didirikan tahun 1936 dan dipimpin Lord Peel. Komisi itu menghasilkan laporan pada tahun 1937 yang terkenal dengan nama "Laporan Peel".

Saat itu ada migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi dari Eropa ke Palestina. Mereka lari dari Eropa karena ada kekerasan anti-Semit. Masuknya orang-orang Yahudi itu ke Palestina, yang tampaknya didukung Inggris, memicu ketakutan orang-orang Arab Palestina akan dominasi Yahudi di Palestina.

Komisi Peel dalam laporan menyatakan, koeksistensi orang Arab-Yahudi dalam satu negara tidak mungkin karena sikap saling bermusuhan yang keras dan laten. Tuntutan dua komunitas itu juga bertentangan. Keduanya ingin membangun negara sendiri-sendiri di lokasi yang tumpang tindih. Laporan tersebut mengusulkan pembentukan negara Yahudi dan Arab-Palestina di wilayah itu.

Berdasarkan usulan tersebut, orang-orang Palestina hanya mendapatkan tanah-tanah tandus, termasuk Gurun Negev, dan area yang saat ini dikenal sebagai Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sementara sebagian besar garis pantai dan beberapa tanah pertanian paling subur di Galilea diberikan kepada orang Yahudi. Kota Yerusalem tidak masuk dalam wilayah yang dibagi, tetapi akan ditangani secara terpisah oleh pihak internasional.

Baca juga: Uni Eropa Terus Tekan Israel Terkait Solusi Dua Negara

Proposal itu menimbulkan kontroversi. Komunitas Arab-Palestina menolaknya. Sebaliknya, sebagian besar komunitas Yahudi menerima proposal tersebut. Akhirnya, usul itu tidak diimplementasikan. Perselihan antara kedua pihak berlanjut.

Usulan pembagian wilayah kembali diusulkan dalam Rencana Pembagian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1947. Rencana itu mengusulkan pembagian dalam tiga bagian. Lagi-lagi Yerusalem ditangani secara terpisah, di bawah kontrol internasional.

Dalam usulan itu, negara Yahudi akan mendapat 56 persen Palestina, meskipun orang-orang Yahudi hanya 31 persen dari populasi. Fakta di lapangan mereka hanya memiliki 20 persen tanah yang ditunjuk untuk negara Yahudi.

Rencana itu diterima oleh Badan Yahudi untuk Palestina dan sebagian besar faksi Zionis yang melihat proposal itu sebagai batu loncatan untuk ekspansi wilayah pada waktu yang tepat.

Namun Komite Tinggi Arab, Liga Arab dan pemimpin serta pemerintah Arab lainnya, menolaknya dengan alasan bahwa orang Arab merupakan mayoritas, dua pertiga dari populasi dan harus memiliki sebagian besar tanah. Mereka juga menunjukkan ketidakmauan untuk menerima bentuk pembagian wilayah, dengan berargumen bahwa hal tersebut melanggar prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri berdasarkan Piagam PBB.

Mereka mengumumkan niatnya untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mencegah pelaksanaan resolusi itu.

Perang saudara kemudian pecah dan rencana tersebut tidak dilaksanakan. Israel menyebutnya sebagai Perang Kemerdekaan. Orang Palestina menyebutnya sebagai Nakba (Bencana).