Bapanas Sebut Papua Selatan Jadi Provinsi Paling Rawan Pangan dan Risiko Bencana

KOMPAS.com - Papua Selatan disebut jadi provinsi dengan tingkat kerawanan pangan dan risiko bencana tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), sebanyak 17 dari 48 kabupaten kota di seluruh Pulau Papua tergolong rawan pangan. Papua Selatan merupakan provinsi yang berisiko mengalami rawan pangan akibat bencana.

Baca juga:

• BRIN Kembangkan AI untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional
• Ekspansi Sawit di Papua, Biodiesel untuk Transisi Energi Belum Ramah Lingkungan

"Sudah dipeta merah (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA 2025), mengalami bencana sehingga mempunyai dampak yang lebih signifikan terhadap situasi ketahanan pangan ketika wilayah-wilayah di Papua Selatan ini mengalami bencana," kata Direktur Pengendali Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti, dalam webinar Diseminasi Inovasi Pangan Tahan Iklim Ekstrem sebagai Strategi Ketahanan Pangan di Wilayah Rawan Bencana, Senin (30/3/2026).

Sri meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Papua Selatan lebih proaktif dalam memitigasi kerentanan kerawanan pangan, serta mengantisipasi dan menanggulangi risiko bencana.

Papua Selatan, rawan pangan dan risiko bencana tertinggi

Food Security and Vulnerability Atlas 2025

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Pengendali Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti saat menjelaskan peta ketahanan dan kerawanan pangan tahun 2025 dalam webinar Diseminasi Inovasi Pangan Tahan Iklim Ekstrem sebagai Strategi Ketahanan Pangan di Wilayah Rawan Bencana, Senin (30/3/2026).

Peta ketahanan dan kerawanan pangan (FSVA) tahun 2025 menjadi sumber informasi dalam penentuan program pengentasan daerah rentan rawan pangan.

FSVA tahun 2025 juga menjadi rujukan untuk penentuan program penurunan stunting, pengurangan kemiskinan, serta pembangunan desa dan ketahanan pangan lintas sektor.

Peta tersebut bisa menjadi acuan untuk pencapaian target pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2025-2029.

FSVA menunjukkan mengapa kabupaten/kota diketagorikan rentan rawan pangan berdasarkan 12 indikator penyusunnya itu. Berdasarkan data tahun 2025, sebanyak 81 kabupaten/kota tergolong rentan rawan pangan.

Daerah-daerah rentan rawan pangan umumnya berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta perbatasan. FSVA tahun 2025 menunjukkan, daerah rentan rawan pangan terkonsentrasi di wilayah timur Indonesia.

Adapun data FSVA tahun 2024 hampir tidak berubah banyak dengan data pada 2025, dengan indikator tertinggi risiko rawan pangan masih tetap kemiskinan. Namun, ada pergeseran indikator risiko rawan pangan tertinggi kedua, dari pendidikan rendah, menjadi wilayah yang tidak memperoleh paket layanan penanggulangan stunting.

"Karena stunting terjadi akibat infeksi berulang selama 40 minggu pertama kehidupannya di dalam janin ibu yang telah mengandungnya, yang ibunya mengalami infeksi karena mengonsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran biologi, fisik, kimia, dan benda lain, sehingga bayi yang dilahirkannya pendek dan kecil. Dapat dikatakan langsung bahwa mengalami rawan pangan secara kronis," terang Sri.

Baca juga:

• Peneliti BRIN Kritisi Skema Kemitraan Perusahaan-Petani Sawit di Papua
• Walhi Kritik Usulan Presiden Prabowo Ekspansi Sawit dan Tebu di Papua

Dampak bencana

Daerah dengan potensi bencana memiliki risiko peningkatan kerawanan pangan 1,25 kali lebih besar daripada yang tidak.

Dari data tersebut, kata Sri, indikator potensi bencana tidak terlalu berdampak terhadap peningkatan kerawanan pangan.

"Bermakna bahwa walaupun tidak mengalami bencana, tetapi kalau produksinya tidak cukup, tidak punya cadangan pangan, banyak yang lapar secara tersembunyi, Prevalence of Undernourishment (PoU)-nya tinggi, lalu protein hewaninya tidak ada, pangan yang beredar tidak aman, mereka berisiko untuk mengalami rawan pangan, rentan rawan pangan maksud saya," ucapnya.

Baca juga:

• 75 Persen Hiu Paus di Papua Punya Luka, Tunjukkan Besarnya Ancaman yang Dihadapinya
• Polemik Pembakaran Mahkota Cendrawasih, Kemenhut Janji Hormati Budaya Papua