Hingga Oktober 2025, Komitmen Investasi untuk IKN Tembus Rp 225 T

Data resmi dari Otorita IKN yang dikutip pada Rabu (29/10/2025) mencatat dari total komitmen investasi yang ada, sebanyak Rp 66,3 triliun berasal dari investasi swasta murni.

Lalu ada Rp 158,72 triliun investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

"Kepercayaan investor ini menjadi penanda stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, melalui keterangannya, dikutip Rabu (29/10/2025). 

"Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional," katanya.

Basuki melanjutkan, saat ini pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.

“We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Basuki.

"Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” lanjutnya.

Progres pembangunan IKN

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN, Almi Mardhani, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Nusantara saat ini dalam tahap tender.

“Mudah-mudahan berkontrak akhir Oktober. Harapannya berjalan sampai dengan 840 hari atau sekitar 27–28 bulan, sehingga dapat rampung pada Desember 2027,” ujar Almi dalam siaran pers Otorita IKN, dikutip Senin (22/9/2025).

Selain itu, proyek peningkatan jalan paket A di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sudah mencapai 40 persen.

Sebagai informasi, saat ini sejumlah infrastruktur sudah berdiri di KIPP IKN.

Misalnya saja, rusun ASN 1, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator 3 hingga training center PSSI.

Otorita IKN juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2023.

Otorita IKN menargetkan layanan pendidikan dari PAUD hingga SMA di KIPP bisa mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027 dengan standar internasional dan tetap inklusif.