Pemerintah Sepakat Perpanjang Kebijakan Gas Murah Industri, Rinciannya Segera Diumumkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2025).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sejumlah menteri telah menyepakati perpanjangan program tersebut.

"HGBT tadi dengan beberapa menteri sudah sepakat, tapi kami belum bisa menjelaskan kesepakatan itu. Tapi sudah ada kesepakatan dan insyaallah akan segera diumumkan," ujar Agus.

Baca juga: SKK Migas Fokus Penuhi Pasokan Gas untuk Industri Pupuk

Senada dengan Agus, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pengumuman resmi akan dilakukan secara terpisah.

"Itu (program) HGBT nanti akan diperpanjang. Tapi akan diumumkan sendiri," kata Airlangga.

Tentang HGBT

HGBT merupakan program pemerintah yang memberikan harga gas murah di bawah 6 dolar AS per juta British thermal unit (MMBTU) bagi tujuh sektor industri.

Sektor tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Kementerian Perindustrian menyatakan HGBT sangat membantu industri, khususnya tujuh subsektor tersebut.

Baca juga: Bahlil: Seluruh Konsesi Gas Diprioritaskan untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri, penghentian program HGBT dapat berdampak negatif pada indeks manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI).

“Berdasarkan riset Ekonom UI, jika harga gas bahan baku industri naik, PMI akan tertekan dan bisa kontraksi. Tapi jika harga gas turun, industri akan bergairah dan PMI bisa naik. Tentu kita berharap harga gas untuk industri tetap di 6 dolar AS dan suplainya lancar,” ujar Febri di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Pemerintah memastikan langkah ini akan mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dan menjaga daya saing industri dalam negeri.