Wamenperin Minta Shopee Pisahkan Halaman Produk Lokal dan Produk Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, meminta e-commerce Shopee memisahkan halaman penjualan untuk produk lokal dan produk impor dalam platformnya.

Hal itu dia ungkapkan saat mengunjungi Kantor Shopee di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Faisol menyatakan pemerintah tidak anti terhadap produk impor. Namun, pemerintah ingin memperketat penjualan produk impor di Tanah Air agar tidak memukul produk lokal.

"Kita ingin Shopee yang memiliki banyak UMKM dan tenant bisa menjaga kualitas dan harga yang berdaya saing dengan produk impor. Kita enggak anti produk impor, tapi kita ingin produk dalam negeri dan industri kita betul-betul jadi tuan rumah di pasar sendiri," ujarnya.

Baca juga: Wamenperin: RI Mampu Produksi Ponsel Pintar Berkualitas

"Makanya betapa penting Shopee di mata pemerintah untuk membantu UMKM karena pengusaha enggak bisa berjalan sendiri. Kita butuh marketplace agar melihat pasar kita itu harus dikuasai oleh produk buatan Indonesia," sambungnya.

Selain itu, Faisol juga meminta kepada Shopee agar mencantumkan negara asal impor pada produk impor yang dijual di platform Shopee.

Faisol tak menampik hingga saat ini produk impor masih banyak. Bahkan, kualitas produk impor juga lebih bagus.

Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah agar bisa mengurangi banjirnya produk impor.

Oleh karena itu, pihaknya juga meminta Shopee untuk menggelar program kampanye menjual produk lokal khusus dalam satu waktu.

"Kita akui produk impor ada banyak, makanya saya tawarkan tadi kepada Shopee, ayo kita buat komitmen bersama supaya ada satu program sehari, dua hari, tiga hari, seminggu gitu jualannya hanya produk lokal kita, produk asli buatan Indonesia," katanya.

Merespons permintaan itu, Head of Government Relations Shopee International Indonesia, Balques Manisang, menyatakan pihaknya siap menaati apapun yang menjadi imbauan dari pemerintah.

Terlebih lagi jika untuk mementingkan kepentingan para UMKM Shopee.

"Kita butuh penjajakan lebih lanjut lagi karena secara teknis wewenang ada di pemerintah dan tentu kita bertanggung jawab. Tapi yang pasti kalau ada direction dari pemerintah atau usulan, pasti kita akan comply sembari lihat situasi seperti apa," jelasnya.

Baca juga: Transaksi Belanja Murah Akhir 2024 Capai Puluhan Triliun Rupiah, Didominasi Penjualan Produk Lokal