KPPU Temui Luhut Bahas Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M.

Fanshurullah Asa melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan di kantor Dewan Ekonomi Nasional Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai isu strategis di bidang persaingan usaha nasional.

Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara KPPU dan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Baca juga: Luhut Sebut Putra Mahkota UEA Sempat Ingin Bangun Resort di Pulau Kecil Aceh Singkil

“Hal ini seturut dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni KPPU memiliki salah satu kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan persaingan usaha,” ujar Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M.

Fanshurullah Asa dalam siaran persnya, Rabu (25/6/2025).

Fanshurullah mengungkapkan bahwa sejak anggota KPPU periode 2024-2029 dilantik oleh Presiden RI pada 18 Januari 2024 lalu, sedikitnya ada 18 saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU kepada Presiden, para Menteri Koordinator, serta pejabat tinggi lainnya.

Rekomendasi tersebut mencakup sektor-sektor strategis yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, seperti pengadaan konstruksi dan properti, perdagangan elektronik dan otomotif, serta sektor ESDM.

KPPU juga menaruh perhatian pada pengawasan terhadap berbagai aksi merger dan akuisisi korporasi di sektor ekonomi digital.

Namun, sayangnya, belum ada tindak lanjut konkret dari pemerintah terhadap sejumlah rekomendasi penting, seperti yang berkaitan dengan kebijakan harga avtur dan pengembangan jaringan gas kota, maupun isu strategis lainnya.

“Ketiadaan respons ini dinilai berpotensi menghambat terciptanya efisiensi pasar dan dapat merugikan konsumen dalam jangka panjang,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Fanshurullah juga mendorong agar Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) secara proaktif melakukan konsultasi dengan KPPU.

Danantara dinilai harus banyak melakukan koordinasi dan membahas berbagai pilihan investasi yang berimplikasi pada peta persaingan di pasar.

Koordinasi ini penting agar investasi strategis tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan pasar, efisiensi, dan keadilan bagi semua pelaku usaha.

Baca juga: Angin Segar di Tengah PHK Masal, Luhut: Ada 67.870 Kesempatan Kerja Baru di Tahun Ini

Instrumen analisis kebijakan persaingan yang dimiliki KPPU saat ini, yakni Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) sesuai Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023, dapat menjadi alat untuk membantu Danantara dan pemerintah memastikan kebijakan yang disusun sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan tidak menciptakan hambatan pasar baru.

“Kami berharap komunikasi antar-lembaga dapat semakin diperkuat. KPPU siap bersinergi untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan sekadar formalitas, namun menjadi masukan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Ketua KPPU dan Ketua DEN menyepakati akan diadakan pertemuan berkala untuk membahas isu-isu strategis lintas sektor, sebagai kontribusi nyata menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen KPPU untuk terus mengawal reformasi struktural di sektor ekonomi melalui pengawasan terhadap praktik-praktik usaha yang tidak sehat, serta memberikan masukan kebijakan berbasis kajian ekonomi yang obyektif dan independen.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Baca juga: Luhut Yakin Coretax Sempurna dalam Dua Tahun, Bisa Dongkrak Ekonomi 1,5 Persen