Sri Mulyani Siapkan Rp 274 Triliun untuk Kesejahteraan Guru pada 2026

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran RAPBN 2026 untuk alokasi pendidikan mencapai Rp 757,8 triliun, dengan kenaikan 9,8 persen dibandingkan APBN 2025.

“Anggaran pendidikan sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita 20 persen persen dijaga terhadap keseluruhan belanja,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (8/9/2025).

Bendahara negara itu menyampaikan, alokasi untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai Rp 274,7 triliun. Anggaran ini mencakup Tunjangan Profesi Guru Non-PNS Rp 19,2 triliun bagi 754.747 guru.

Lalu Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS Rp 3,2 triliun bagi 80.325 dosen, TPG ASN Daerah Rp 69 triliun untuk 1,6 juta guru, serta gaji dan tunjangan lain sebesar Rp 120,3 triliun.

Baca juga: Profil Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Bos LPS yang Gantikan Sri Mulyani

“Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN, yaitu sebanyak 754.747 guru yang sebetulnya statusnya non-PNS tapi tetap TPG dibayar oleh APBN. Demikian juga dengan dosen yang non-PNS,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan, anggaran pendidikan cukup besar yang terbagi untuk beberapa program lain. Misalnya saja untuk sarana-prasarana dan operasional pendidikan, pemerintah menyiapkan Rp 150,1 triliun.

Dana tersebut dialokasikan antara lain untuk Program Sekolah Rakyat Rp 24,9 triliun, serta BOS Rp 64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa.

Sementara untuk Bantuan Operasional PAUD Rp 5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi madrasah dan sekolah Rp 22,5 triliun, Bantuan Operasional PTN Rp 9,4 triliun, serta pembangunan Sekolah Unggulan Garuda Rp 3 triliun.

Program dengan anggaran sangat besar lainnya pada RAPBN 2026 yakni Sekolah Rakyat dengan kebutuhan dana Rp 24,9 triliun, dan pengadaan Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 223 triliun untuk 82,9 juta orang.

Baca juga: Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp 757,8 Triliun, Buat Apa Saja?