Ekonom: APBN Harus Diarahkan ke Penciptaan Lapangan Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyatakan, gejolak ketidakpuasan publik yang memicu demonstrasi di berbagai daerah tidak bisa dilepaskan dari persoalan kesenjangan ekonomi.

Menurutnya, isu kenaikan tunjangan DPR atau pajak hanya pemicu, sedangkan akar masalah sesungguhnya ada pada menurunnya penghasilan kelompok menengah bawah.

“Akar masalahnya adalah penghasilan. Kelas menengah bawah tidak mendapat bantuan sosial, tapi penghasilannya terus menurun,” kata Aviliani dalam podcast Filonomics yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas.com, dikutip pada Selasa (2/9/2025).

Baca juga: Studi: AI Bikin Lapangan Kerja untuk Anak Muda AS Turun 13 Persen

TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE KOMPAS.com Ekonom senior INDEF Aviliani dalam program podcast Filonomics Kompas.com.

Menurut dia, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk meredam ketidakpuasan publik, salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja.

Aviliani memandang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaiknya diarahkan lebih nyata pada kesejahteraan rakyat.

Pasalnya, saat ini masyarakat membutuhkan pekerjaan dan pendapatan yang membaik.

"Di dalam APBN itu mungkin harus fokus pada bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan," ujar Aviliani.

Baca juga: Mencegah Kutukan Demografi: Merealisasi Janji 19 Juta Lapangan Kerja

Terkait hal ini, Aviliani menyinggung pentingnya pemerintah mendengarkan masukan dari para pelaku usaha. Dia mengaku, kalangan usaha belum pernah ditanya terkait kebutuhannya agar dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Ini berdasarkan pengalaman Aviliani yang juga aktif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Kan saya di Kadin dan Apindo ya, enggak pernah ditanya apa sih yang sebenarnya Anda butuhkan agar Anda bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak," ungkapnya.