Ekonom: Investor Pertanyakan Kebijakan Pemerintah untuk Iklim Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Aviliani menyatakan, investor sudah mempertanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sebelum terjadinya aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir.

Aviliani menjelaskan, kebijakan pemerintah terkait investasi dipandang belum terlihat jelas, sementara yang lebih menonjol adalah kebijakan sosial.

"Sebenarnya investor sebelum kejadian ini sudah mempertanyakan kebijakan apa sih yang pemerintah buat kita tuh jadi nyaman. Karena selama ini investor tuh masih menjadi tanda tanya besar terhadap kebijakan-kebijakan, karena dianggap banyak sosialnya, sehingga kalau mereka berinvestasi itu belum kelihatan gitu," kata Aviliani dalam podcast Filonomics yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas.com, dikutip pada Selasa (2/9/2025).

Baca juga: Demo Picu Aksi Jual Asing, Ekonom Yakin Investor Segera Masuk Lagi ke RI

PEXELS/PIXABAY Ilustrasi pabrik

Menurut Aviliani, saat ini kebijakan pemerintah untuk memudahkan investasi hanya masih sebatas Online Single Submission (OSS). 

Namun demikian, kebijakan terkait iklim usaha yang memadai belum jelas terlihat.

Apalagi, investor juga mengkhawatirkan oknum-oknum organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu investasi, sehingga social cost atau biaya sosialnya tinggi.

Ini membuat sejumlah investor lebih memilih berinvestasi atau mendirikan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), lantaran biaya yang dikeluarkan lebih terjamin dan pasti.

Baca juga: Risiko Investasi Indonesia Naik Usai Demo, Investor Asing Pilih Wait and See

Berangkat dari kondisi tersebut, menurut Aviliani, pemerintah harus memperbanyak KEK karena diminati investor.

"Artinya apa? Berarti kan pemerintah harus lebih memperbanyak sektor kawasan ekonomi
khusus karena itu lebih diminati ya," ungkapnya.