Dirut ADHI: Merger BUMN Karya Masih Tunggu Keputusan Danantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Entus Asnawi mengatakan proses merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya masih menunggu keputusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Diketahui, pemerintah berencana melakukan konsolidasi alias merger 7 BUMN Karya yakni PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Entus menuturkan, saat ini Adhi bersama BUMN karya lainnya masih melakukan persiapan merger. Meski begitu, keputusan kelanjutan merger, termasuk skemanya, masih menunggu keputusan Danantara sebagai pemegang saham BUMN saat ini.

Baca juga: 3 BUMN Karya Jadi Agrinas, Wamen BUMN: Kami Mau Ajukan PMN Rp 8 Triliun

KOMPAS.com/TEUKU MUHAMMAD VALDY ARIEF Wisma Danantara di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Patriot Bond tengah dipersiapkan pemerintah lewat Danantara. Instrumen ini diklaim bukan sekadar investasi, tapi juga sarana gotong royong dunia usaha dalam membiayai pembangunan dan proyek ramah lingkungan.

"Kami sedang melakukan persiapan-persiapan berbagai hal termasuk proyeksi-proyeksi ke depan untuk masing-masing entitas. Memang kami sedang menunggu keputusan dari Danantara bagaimana nantinya," ujarnya dalam Public Expose Live, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, integrasi ketujuh BUMN ini memerlukan kesiapan yang matang mengingat sebagian merupakan perusahaan terbuka (Tbk) atau tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dengan demikian, proses integrasi alias merger BUMN Karya akan sangat kompleks karena akan melibatkan banyak pihak.

"Kami masih berproses terus, mungkin untuk yang Tbk-Tbk ini karena ada banyak kaitan dengan para pihak di luar, kemudian juga mungkin prosesnya akan lebih sedikit panjang dibandingkan dengan yang non-Tbk," jelas dia.

Baca juga: Wamen BUMN: Transisi Tiga BUMN Karya Jadi Agrinas Masih Dalam Proses

Di sisi lain, sektor konstruksi saat ini sedang menghadapi tekanan berat, seiring pula kinerja sejumlah BUMN Karya yang tertekan, sehingga diperlukan dukungan kebijakan untuk mendorong pemulihan.