JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengumpulkan badan usaha swasta, perwakilan Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk membahas kelangsungan investasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di Indonesia pada Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan juga dibahas soal kelangkaan stok BBM non subsidi di SPBU swasta.
"Hari ini kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kami mengundang khususnya dari hadir di sini ada Dirjen Migas Kementerian ESDM dan juga teman-teman dari BPH Migas dan juga ada para pelaku usaha di sektor downstream oil and gas di pelayanan SPBU, dalam hal ini ada Pertamina Patraniaga, kemudian ada dari Shell, ada dari BP-AKR, kemudian Exxon," ujar Todotua di Kantor BKPM, Jakarta, usai pertemuan.
Baca juga: Polemik Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, BKPM Sebut Berpotensi Pengaruhi Persepsi Investor
Ilustrasi bahan bakar minyak (BBM)."Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini kepada kementerian kami. Ini keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita," lanjut Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu.
Kepastian investasi itu menurut Todotua berkaitan dengan isu pernyataan kuota impor BBM non-subsidi yang diterapkan pemerintah saat ini.
Menurut Todotua, BKPM hadir untuk memberikan solusi bagi investasi seperti yang diminta pihak swasta.
Ia pun menyinggung soal kebijakan pembatasan kuota impor BBM non subsidi karena adanya dinamika permintaan dan konsumsi masyarakat.
Baca juga: Waspada! 4 Hoaks BBM Pertamina: Pengujian RON hingga Kebakaran SPBU
"Kita mau memastikan bahwa negara hadir di sini dalam mengelola isu mengenai keberadaan investasi mereka. Karena para pelaku usaha ini juga sudah punya planning terhadap investasi yang existing (sudah berjalan) dan planning-planning investasi mereka ke depannya," ungkap Todotua.