JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, membeberkan sederet capaian besar sektor pertanian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, berbagai terobosan dilakukan dalam tahun pertama, mulai dari peningkatan produksi beras dan ekspor komoditas pertanian hingga kebijakan penurunan harga pupuk yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Capaian Kementerian Pertanian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran atas gagasan besar Bapak Presiden, kita membuat lompatan,” ujar Amran saat konferensi pers di Gedung Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Wamentan Ungkap Capaian Signifikan di Sektor Pertanian dan Pangan
Ilustrasi pertanian, petani.Amran menjelaskan, sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pertanian mencapai 13,83 persen, tertinggi di antara seluruh sektor.
Capaian ini merupakan hasil kerja lintas kementerian dan arahan langsung Presiden dalam mendorong efisiensi serta produktivitas pertanian.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) juga mencatat rekor tertinggi dalam sejarah, menyentuh 124,36.
Lonjakan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg).
Baca juga: Dorong Produktivitas Pertanian, Pupuk Indonesia Dongkrak Inovasi
Serapan beras oleh Perum Bulog pun mencapai titik tertinggi sepanjang perusahaan berdiri, yakni 4,2 juta ton.
“Dan juga serapan Bulog tertinggi sepanjang sejarah yaitu 4,2 juta ton. Dan ini tidak pernah terjadi, ini juga hasil yang membanggakan atas arahan Bapak Presiden,” paparnya.
Ilustrasi pertanian, panen padi.Ekspor produk pertanian juga meningkat signifikan, naik 42,19 persen dibanding tahun 2024. Sementara itu, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian terus bertambah seiring meningkatnya aktivitas produksi.
Produksi beras nasional, lanjut Amran, mencapai 33,19 juta ton hingga saat ini, naik dari 30 juta ton pada tahun sebelumnya.
Baca juga: Profil Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang Kini Jadi Kepala Bapanas
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai 34,3 juta ton.
Pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis untuk memperkuat sektor pertanian. Hingga saat ini, terdapat 18 Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang diterbitkan, termasuk program perbaikan irigasi seluas dua juta hektar.
Lebih jauh, produksi jagung juga terkerek naik secara signifikan, mendukung target swasembada pangan dalam empat tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Alhamdulillah, kalau tidak ada aral melintang, satu hingga dua bulan ke depan kita bisa mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ucap Amran optimistis.
Baca juga: Profil Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang Kini Jadi Kepala Bapanas
Otoritas juga melakukan revitalisasi besar-besaran di sektor pupuk. Presiden Prabowo, kata Amran, memerintahkan langsung agar tata kelola pupuk diperbaiki dari hulu hingga hilir karena pupuk merupakan “darah” pertanian.
Sebelumnya, distribusi pupuk terkendala regulasi yang rumit. Dulu, penyaluran pupuk harus mendapat persetujuan 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota.
Total ada 145 regulasi yang menghambat. Kini, berkat langkah perbaikan alur distribusi disederhanakan langsung dari pabrik ke petani.
Kelangkaan pupuk pun mulai teratasi. Volume produksi dan distribusi meningkat dua kali lipat hingga mencapai 9,55 juta ton.
Baca juga: Petrokimia Gresik Bina Pertanian Berkelanjutan di Malang
Meski demikian, Amran mengingatkan adanya ancaman serius dari peredaran pupuk palsu.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berpose setelah diwawancara Kompas.com dalam program Filonomics di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Selasa (07/10/2025).Kementan telah menemukan 27 perusahaan yang memproduksi pupuk palsu, dan beberapa di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kasus ini sudah kami serahkan ke penegak hukum dan sedang diproses,” tegasnya.
Selain itu, pengawasan di lapangan juga diperketat. Seluruh distributor dan pengecer dilarang menaikkan harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca juga: Pertanian Tumbuh 10,52 Persen, tapi Masih Bertumpu pada Kebijakan Jangka Pendek
Amran mengungkapkan, pihaknya telah mencabut izin 2.039 kios pengecer di seluruh Indonesia yang melanggar ketentuan.
“Kalau masih ada yang coba-coba menaikkan harga, izinnya akan kami cabut dan diproses hukum,” tururnya.
Sebagai langkah monumental, pemerintah juga menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen mulai Rabu hari ini, atas perintah langsung Presiden Prabowo.
Kebijakan itu disebut sebagai tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya harga pupuk turun tanpa menambah beban APBN.
Baca juga: Sektor Pertanian Kantongi Rp 89 Triliun dari Dana Rp 200 Triliun Pemerintah di Himbara
Harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, sementara pupuk NPK turun dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram.
Dengan pupuk yang lebih murah dan distribusi yang lebih efisien, Amran optimistis sektor pertanian Indonesia akan semakin kuat, mandiri, dan berdaulat di tahun-tahun mendatang.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang