JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor pertanian mendapatkan alokasi dana segar sebesar Rp 89 triliun dari total Rp 200 triliun penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan tambahan dukungan anggaran tersebut menjadi momentum penting untuk menggerakkan daerah dalam mempercepat transformasi pertanian.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, pertanian Indonesia bisa melompat lebih cepat.
“Dari Rp 200 triliun kemarin Menteri Keuangan keluarkan ke Himbara, kita dapat bagian Rp 89 triliun,” ujar Amran saat ditemui di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
Baca juga: Anggaran Hilirisasi Pertanian Capai Rp 371 Triliun, BUMN, Swasta, KUR Jadi Penopang Utama
Dana jumbo ini diyakini akan memperkuat pembiayaan pertanian nasional sekaligus mendorong Indonesia menuju posisi negara yang disegani dunia dalam sektor pangan.
“Sekarang kalau dalam ruangan ini (para Pemda) bergerak semua, lima tahun, 10 tahun, Indonesia disegani. Sekarang saja disegani. Ditakuti dunia. Meningkat dari segani, ditakuti dunia, super power,” paparnya.
Lebih jauh, pemerintah tengah menggenjot hilirisasi pertanian dengan menyiapkan anggaran investasi senilai Rp 371,6 triliun.
Dana jumbo itu ditopang oleh tiga sumber utama, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), sektor swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Amran mengatakan program hilirisasi tidak hanya mendorong peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, tetapi juga membuka jutaan lapangan kerja baru.
“Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapang kerja. Anggaran kita rencana Rp 371 triliun, BUMN ikut dan swasta,” bebernya.
Baca juga: Mitigasi Risiko Pengalihan Dana Pemerintah Rp 200 T ke Himbara
Dalam rincian pembiayaan, porsi terbesar berasal dari petani (KUR) dengan nilai investasi mencapai Rp 189,462 triliun atau setara 51 persen dari total kebutuhan.
Selanjutnya, swasta berkontribusi Rp 92,966 triliun atau setara 25 persen, sementara BUMN mengalokasikan investasi sebesar Rp 89,172 triliun atau sekitar 24 persen dari total anggaran yang ditargetkan.
Dengan total investasi tersebut, pemerintah memperkirakan akan ada keuntungan kumulatif Rp 9.684,96 triliun dalam jangka panjang. Program ini juga diproyeksikan menyerap 8.608.195 tenaga kerja di berbagai sektor pendukung.