Rp 7,2 Triliun Digelontorkan, KKP Bangun Proyek Tambak Udang Raksasa di Waingapu NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai menggelontorkan investasi besar senilai Rp 7,2 triliun untuk membangun kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diproyeksikan menjadi model baru budidaya ramah lingkungan sekaligus penggerak ekonomi daerah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut proyek ini berlokasi di Desa Palakahembi serta wilayah Kelurahan Watumbaka dan Watumbangga, Kecamatan Pandawai, yang secara umum dikenal sebagai kawasan Waingapu.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan, kawasan tersebut dirancang sebagai percontohan budidaya udang terintegrasi dengan standar operasional terbaik di setiap tahapan produksi.

“Kami membangun kawasan ini sebagai model budidaya terintegrasi yang ramah lingkungan, mulai dari proses pengambilan air (intake), pengolahan di tandon, kegiatan budidaya, hingga pengelolaan limbah melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL),” ujar Haeru di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan, pendekatan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan budidaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem di sekitarnya.

Baca juga: KKP: Produksi Tambak Udang Kebumen Capai 358 Ton, Bebas Antibiotik

Investasi Jumbo dan Skala Kawasan

Dari sisi investasi, proyek ini tergolong besar dengan nilai mencapai Rp 7,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan manajemen konstruksi hingga pembangunan fisik utama yang mencapai sekitar Rp 7,1 triliun.

“Pendanaannya cukup luar biasa, mencapai Rp 7,2 triliun, yang terdiri dari kebutuhan manajemen konstruksi dan konstruksi utama sekitar Rp 7,1 triliun,” katanya.

Haeru menjelaskan, kawasan ini memiliki potensi lahan hingga 2.150 hektare, dengan rencana luas lahan terbangun sekitar 1.361 hektare.

Kawasan tambak akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari saluran intake, tandon, petakan budidaya, instalasi pengolahan limbah, hingga kawasan industri pendukung.

Baca juga: Tambak Udang Dilarang di Karimunjawa, Pengusaha Diminta Beralih Kembangkan Pariwisata

Libatkan Daerah dan Swasta

Keberhasilan proyek ini, lanjut Haeru, sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Pemerintah pusat akan berperan dalam pembangunan kawasan serta penyiapan sumber daya manusia, sementara pemerintah daerah mendukung dari sisi perizinan, penyediaan lahan, hingga pelibatan masyarakat lokal.

“Kami ingin masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan kawasan tambak ini,” ujarnya.

Selain itu, KKP juga membuka peluang bagi sektor swasta untuk terlibat, baik di sektor hulu maupun hilir, mulai dari penyediaan benur dan pakan hingga pengolahan hasil produksi.

Pembangunan kawasan ini ditargetkan berlangsung dalam dua tahun, dengan sebagian area diharapkan sudah mulai beroperasi dalam waktu dekat.

“Kami mengajak sektor swasta atau private company untuk bisa mengisi di sektor hulu maupun di sektor hilirnya. Contoh di hulu itu ada kebutuhan bibit udangnya nanti, berapa ratus juta bibit benur yang dibutuhkan, kemudian pakannya,” ungkap dia.

“Di hilirnya nanti akan ada processing dan seterusnya. Jadi, baik kami di pusat, di Pemda, dan juga ada swasta selaku investor menjadi satu kesatuan yang tidak boleh kita pisahkan begitu saja. Harus engage satu dengan yang lain,” tegas dia.