Memangkas Birokrasi yang Sekadar "Omon-omon" Saja

“Jadi saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, terlalu banyak omon-omon. Sekarang, aksi! aksi! aksi! Karena kebutuhan banyak menteri yang hadir, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh. Kurangi seminar-seminar, kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu lho. Kalian sudah tahu masalahnya, ngga usah terlalu banyak studi-studi….”

KALIMAT ini datang dari Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Jakarta pada Sabtu, 2 November 2024.

Intinya, Presiden Prabowo meminta menteri dan bawahannya agar tidak banyak menghabiskan anggaran negara untuk kegiatan yang ‘omon-omon saja’, tapi harus melakukan aksi nyata yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Dari sudut reformasi birokrasi, tentu ini menjadi penguatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi menuntut pentingnya penggunaan anggaran negara yang tepat guna dan tepat sasaran. Artinya, anggaran tersebut harus digunakan sesuai dengan realita permasalahan masyarakat di lapangan.

Pernyatan dari Presiden Prabowo menjadi tamparan keras bagi aparatur negara yang pergi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, tapi tidak memiliki urgensi.

Kenyataan yang terjadi, perjalanan dinas ke luar negeri seringkali dimanfaatkan sebagian aparatur untuk pergi berlibur yang dibungkus dengan rapat, seminar, penandatangan MoU, maupun istilah lainnya, tanpa membawa dampak nyata bagi masyarakat.

Padahal anggaran yang digunakan adalah APBN yang notabene merupakan uang rakyat.

Bagi penulis, pernyataan "kalian sudah tahu masalahnya, ngga usah terlalu banyak studi-studi" merupakan kalimat pamungkas dari Prabowo sebagai tone of the top penyelenggara pemerintahan.

Reformasi birokrasi adalah semangat yang kita tunggu-tunggu di awal pemerintahan Prabowo.

Praktik selama ini, berbodong-bondong aparatur negara melakukan studi banding ke luar negeri, tapi tidak berdampak positif bagi rakyat.

Tidak hanya di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama.

Kalaupun memang memerlukan studi banding ke luar negeri, seharusnya bisa dilakukan dengan rapat melalui daring (video teleconference), tentu bisa menghemat anggaran negara, efektif, dan efisien.

Tidak hanya perjalan dinas ke luar negeri, perjalanan dinas dalam negeri juga pernah disoroti Presiden sebelumnya, Joko Widodo.

“Saya berikan contoh, penyuluh pertanian di APBD Provinsi, engga usah sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan SDM Pertanian total anggaran Rp 1,5 miliar, namun Rp 1 miliar digunakan untuk perjalanan dinas,” kata Jokowi di Istana Negara pada 2022.