Ketua Komisi II Sebut OIKN Targetkan 20.000 ASN Pindah ke IKN Tahun 2028

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini telah siap menampung sekitar 9.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mulai berkantor di IKN.

"Kami hari ini mendapatkan data bahwa Otorita IKN telah siap menampung lebih kurang 9.500 ASN berkantor di IKN," kata Rifqi usai rapat dengar pendapat dengan Otorita IKN dan Menpan RB di Kompleks Parlemen, Selasa (22/4/2025).

Rapat hari ini membahas soal rencana pemindahan ASN ke IKN.

Menurutnya, tahun 2024 merupakan tahun ketiga pembangunan infrastruktur IKN sejak dimulai pada 2022.

Pembangunan tersebut kini memasuki fase baru menuju operasionalisasi hingga 2028.

Baca juga: Anggota DPR Sindir Tugu Lorem Ipsum di IKN: Seharusnya Tak Terjadi

"Dan sampai dengan 2028 tentu jumlahnya mendekati nanti lebih kurang 15.000 sampai dengan 20.000 ASN. Walaupun dari sisi tingkat hunian yang disediakan hingga 2028 baru mampu menampung sekitar 13.000 ASN," jelas politikus Partai Nasdem ini.

Menurut Rifqi, kejelasan jadwal pemindahan ASN menjadi penentu utama dalam menjawab keraguan publik mengenai keseriusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

Selain itu, kepindahan ASN dinilai penting untuk mendorong kepercayaan para investor.

"Karena kalau IKN itu dalam tanda kutip belum berpenduduk, maka rasanya mustahil investor datang ke IKN. Apakah itu membangun restoran, membangun hotel, membangun sekolah, membangun rumah sakit, dan yang lain-lain," ungkap dia.

Dalam rapat tersebut, Komisi II juga ingin mengetahui kementerian atau lembaga mana saja yang akan didahulukan untuk pindah ke IKN serta waktu pelaksanaannya.

Baca juga: Pemindahan ASN ke IKN Ditunda, Apa Pertimbangan Pemerintah?

Namun, menurut Rifqi, Menteri PAN-RB belum bisa memberikan penjelasan detail karena masih menunggu keputusan Presiden.

"Ibu MenPAN-RB belum bisa memberikan penjelasan yang konkret sampai dengan nanti ada keputusan Presiden terkait dengan kementerian lembaga mana yang akan running mulai tahun ini dan tahun depan," pungkasnya.