Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bentuk Tim Gabungan Dalami Pelanggaran Tambang Nikel di Raja Ampat

Kompas.com - 12/06/2025, 18:56 WIB
Shela Octavia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tim Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan adanya pelanggaran atas keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua.

“Yang jelas, tim dari Bareskrim kemarin, gabungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dan, sepertinya ada dari ESDM juga melakukan pendalaman,” ujar Sigit saat ditemui di depan Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Sigit mengatakan, tim gabungan ini akan mengetahui lebih lanjut apa yang terjadi di lingkungan tambang itu. Aparat penegak hukum akan menindak tegas jika menemukan pelanggaran.

Baca juga: Demo Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat, Satu Anggota LBH Papua dan Satu Peserta Aksi di Jayapura Ditangkap Polisi

“Kita ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sehingga apabila ada pelanggaran, disesuaikan dengan pelanggaran tersebut,” lanjut Sigit.

Ia mengaku belum bisa bicara banyak karena tim gabungan ini masih bekerja mendalami peristiwa yang ada.

Diberitakan, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Nunung Syaifuddin menuturkan, Polri ikut menyelidiki dugaan pidana terkait tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

"Pasti lah (ikut menyelidiki). Sesuai dengan undang-undang kita boleh kok, kecuali undang-undangnya kita enggak boleh menyelidiki," kata Nunung saat ditemui awak media di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025).

Baca juga: Moratorium Tambang Nikel di Raja Ampat

Nunung menuturkan, penyelidikan ini dilakukan berdasarkan temuan, bukan pelaporan.

Namun, ia belum menjelaskan temuan apa saja yang didapatkan.

"(Penyelidikan berdasarkan) temuan saja. Iya (tentang pencabutan empat IUP), (PT Gag) nanti kami lihat dulu ya," ujar Nunung.

Nunung melanjutkan, sebagian besar aktivitas pertambangan memiliki potensi besar merusak lingkungan, termasuk yang terjadi di Raja Ampat.

"Ya namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Tambang mana yang enggak ada kerusakan lingkungan saya mau tanya," kata dia.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
Pemerintah Bantah Reshuffle Kabinet untuk Hapus 'Orang Jokowi'
Pemerintah Bantah Reshuffle Kabinet untuk Hapus "Orang Jokowi"
Nasional
Ketua Komisi II Tanggapi Yusril soal Artis Kalahkan Orang Berbakat di Pemilu
Ketua Komisi II Tanggapi Yusril soal Artis Kalahkan Orang Berbakat di Pemilu
Nasional
Gantikan Budi Arie, Menkop Ferry Dorong UU Sistem Perkoperasian Nasional
Gantikan Budi Arie, Menkop Ferry Dorong UU Sistem Perkoperasian Nasional
Nasional
Klaim Hotman Paris: Tak Ada Mark-up, Unsur Korupsi Kasus Chromebook Gugur
Klaim Hotman Paris: Tak Ada Mark-up, Unsur Korupsi Kasus Chromebook Gugur
Nasional
Usai Reshuffle, Kader Gerindra Ramai-ramai Merapat ke Rumah Prabowo di Kertanegara
Usai Reshuffle, Kader Gerindra Ramai-ramai Merapat ke Rumah Prabowo di Kertanegara
Nasional
Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora
Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora
Nasional
Jadi Wamen Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Punya Harta Rp 27,8 Miliar
Jadi Wamen Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Punya Harta Rp 27,8 Miliar
Nasional
Menkeu Deg-degan Diminta Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Berat Banget
Menkeu Deg-degan Diminta Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Berat Banget
Nasional
IHSG Terkoreksi, Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Perbaiki Ekonomi
IHSG Terkoreksi, Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Perbaiki Ekonomi
Nasional
Prabowo Reshuffle 5 Menteri, PAN: Masyarakat Ingin Ada Perubahan
Prabowo Reshuffle 5 Menteri, PAN: Masyarakat Ingin Ada Perubahan
Nasional
Kemhan Tepis Darurat Militer: Tak Betul TNI Ingin Ambil Alih Peran Polisi
Kemhan Tepis Darurat Militer: Tak Betul TNI Ingin Ambil Alih Peran Polisi
Nasional
Jadi Menteri Koperasi, Ferry Juliantono Punya Harta Rp 52 Miliar
Jadi Menteri Koperasi, Ferry Juliantono Punya Harta Rp 52 Miliar
Nasional
Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi
Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi
Nasional
Purbaya Sempat Tak Percaya Ditunjuk Gantikan Sri Mulyani: Saya Pikir Ditipu
Purbaya Sempat Tak Percaya Ditunjuk Gantikan Sri Mulyani: Saya Pikir Ditipu
Nasional
Jadi Menteri P2MI, Mukhtarudin Punya Harta Rp 17,9 Miliar
Jadi Menteri P2MI, Mukhtarudin Punya Harta Rp 17,9 Miliar
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau