Bantah Isu Pemecatan, Ini Duduk Perkara Pencopotan Pacul dan Olly dari Ketua DPD PDIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Sumber Daya, Said Abdullah menjelaskan duduk perkara sejumlah kader yang lengser dari kursi jabatan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P di sejumlah wilayah.

Ia membantah, kader-kader tersebut dipecat. Adapun kader itu, yakni Olly Dondokambey yang sebelumnya Ketua DPD Sulawesi Utara, MY Esti Wijayanti yang sebelumnya Plt Ketua DPD Bengkulu, dan Bambang Pacul yang sebelumnya menjabat Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

Begitu juga dengan Said, yang sebelumnya menjabat Ketua DPD Jawa Timur.

Baca juga: PDIP: Bambang Pacul Sang Komandan Korea Dibutuhkan di Skala Nasional

Said menyampaikan, pemberhentian itu sejatinya menindaklanjuti Anggaran Dasar PDI-P dan Peraturan Partai (PDI Perjuangan) Nomor 1 tahun 2025 pasca Kongres VI di Nusa Dua Bali 2025

Dalam aturan itu dinyatakan, anggota partai atau kader yang telah dipilih sebagai pengurus DPP PDI-P dilarang untuk merangkap jabatan baik ke atas maupun ke bawah struktur.

"Menyebutkan ketentuan sebagaimana berikut, 'Anggota Partai atau kader Partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi DPP dan Pengurus Partai tidak boleh merangkap jabatan struktural diatas maupun di bawahnya dan secara otomatis dianggap telah mengundurkan diri dari jabatan sebelunya, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain'," kata Said membacakan aturan, dikutip dari siaran pers, Sabtu (23/8/2025).

Baca juga: Megawati Copot Bambang Pacul dari Ketua DPD PDIP Jateng, Apa Alasannya?

Said memastikan, keempat nama yang lengser termasuk dirinya itu kini merupakan pengurus pusat di DPP PDI-P, usai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputeri membentuk struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030.

Oleh karenanya, jabatan yang sebelumnya diampu oleh keempat orang tersebut, harus dilepas.

"Jadi, proses pemberhentian keempat Ketua DPD PDI Perjuangan di atas sebagai mekanisme yang memang telah diatur oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Partai," ucap Said.

"Karena normanya begitu, maka hal itu harus dilaksanakan oleh Ibu Ketua Umum dan DPP Partai," sambungnya.

Lebih lanjut Said menuturkan, keempat orang itu menjabat selaku Ketua DPD PDI-P di beberapa provinsi, lantaran pengurus DPD periode sebelumnya belum berakhir.

Baca juga: Sorot Bupati Naikkan Pajak, Hasto: Kader PDIP Tak Boleh Lebih Tinggi dari Rakyat

Kini, partai dalam proses menuju Konferensi Daerah (Konferda) sebagai mekanisme untuk menyusun kepengurusan DPD PDI-P yang baru.

Said sendiri mengaku telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Megawati setelah dipercaya menjadi pengurus pusat.

"Saya telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, serta patuh dan loyal terhadap Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan," jelas dia.

Adapun ketentuan tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam AD/ART dan peraturan partai bertujuan agar struktural partai di masing masing tingkatan bisa lebih fokus.

Baca juga: PDIP Tunjuk FX Rudy Gantikan Bambang Pacul jadi Plt Ketua DPD Jateng

Dengan demikian, tugas-tugas konsolidasi dan pengembangan bisa semakin mudah dijalankan.

Untuk selanjutnya, kata Said, pihaknya menunggu, patuh, dan loyal atas keputusan Megawati terhadap penentuan Plt DPD PDI-P yang statusnya dirangkap tersebut.

Secara pararel, DPP PDI-P telah menjadwalkan Konferda dan Konfercab diseluruh Indonesia untuk menjaring usulan kepengurusan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) ditingkat cabang dan provinsi.

"Usulan KSB tersebut disampaikan oleh para pengurus ranting hingga DPD PDI Perjuangan ke DPP PDI Perjuangan. Dari KSB yang terpilih, baik di Tingkat DPD maupun DPC bersama dengan DPP PDI Perjuangan melalui Konferda dan Konfrecab membentuk struktur kepengurusan DPC dan DPD PDI Perjuangan se Indonesia," jelas Said.