Pemerintah Arab Saudi Peringatkan Agar Ibadah Haji Tak Jadi Ladang Kematian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyampaikan teguran dari Pemerintah Arab Saudi terkait kesehatan jemaah haji Indonesia.

Pada hari kelima setelah Arafah, Gus Irfan mengatakan kalau dirinya bertemu dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

"Kami bertemu setelah musim haji kira-kira hari keempat atau kelima setelah Arafah. Sekali lagi kita ditegur soal kematian (jemaah). Apa yang mereka sampaikan, 'Tolong lah Indonesia, kesehatannya diperhatikan. Haji ini adalah proses yang dilihat seluru dunia. Kami tidak ingin haji ini dilihat sebagai ladang kematian oleh dunia'," tutur Gus Irfan mengingat teguran dari Arab Saudi, di Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).

Baca juga: Dahnil: Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk Jamin Integritas

Kemudian, Gus Irfan mengaku mendapatkan teguran serupa ketika ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud.

"Ketika saya mendampingi Presiden Prabowo bertemu Prince MBS, sama, disinggung lagi, Indonesia menjadi penyumbang separuh dari kematian selama musim haji," ujar Gus Irfan.

Kata Gus Irfan, Pemerintah Arab Saudi hanya mentolerir angka kematian jemaah haji Indonesia sekitar 60 orang.

"Seharusnya angka kematian yang ditolerir sekitar 60. Sementara kita tahun ini 470-an. Berarti delapan kali lipat dari angka yang ditolerir pemerintah Saudi," ungkapnya.

Baca juga: Prabowo Disebut Ingin Bentuk Kementerian Haji Sejak 2014

Karena itu sebagai penyelenggara, BP Haji akan mulai bekerja sama dengan Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) dalam program Manasik Kesehatan untuk jemaah haji.

"Kita berharap tahun ini benar benar memaksimalkan SOP kesehatan kita. Bukan berarti selama ini tidak punya standar, tapi standar kita selama ini mungkin belum maksimal," ucapnya.

Calon jemaah haji nantinya akan menjalani treatment khusus yang dilakukan oleh Perdokhi selama kurang lebih satu tahun sebelum keberangkatan.

Baca juga: Pemerintah-Komisi VIII Sepakat Sebut Kepala BP Haji Jadi Menteri

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat (PP) Perdokhi, Muchtaruddin Mansyur menyampaikan bahwa pihaknya memberikan 16 poin rekomendasi untuk transfoirmasi kebijakan istithoah kesehatan haji bersama BPH.

Di antaranya yakni penambahan vaksin influenza berbasis sel, vaksin pneumonia, pemberian imunomodulator asli Indonesia seperti ekstrak Phyllantus Niruri yang dikombinasi dengan multivitamin.

"Kalau dari pengajuan, kami berharap dalam satu tahun terindentifikasi itu ada pembinaan-pembinaan untuk pemeliharaan istitahah. Pak Dahnil sudah sampaikan minimal dua kali pemeriksaan," ucap Mansyur.