BNPT Ingatkan Aparat Waspada, Deteksi Dini Kunci Cegah Terorisme

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan peka melakukan deteksi dini agar potensi ancaman terorisme tidak berkembang menjadi aksi nyata.

Dalam kegiatan Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah di Malang, Jawa Timur, Rabu (3/9/2025), Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan menekankan, kondisi aman yang dirasakan masyarakat saat ini tidak berarti ancaman terorisme benar-benar hilang.

"Saya berharap aparatur pemerintah tetap waspada dan mampu melakukan deteksi dini terhadap penyebaran paham radikalisme di wilayah masing-masing," kata Wawan, melalui keterangan tertulis, seperti dilansir dari Antara, Jumat (5/9/2025).

Wawan menjelaskan capaian tiga tahun tanpa serangan teror di Indonesia ibarat fenomena gunung es, di mana yang tampak di permukaan jauh lebih kecil dibanding aktivitas di bawahnya.

Baca juga: Prabowo Izinkan Mahasiswa Diterima di Istana dan Sampaikan Aspirasinya

Menurut dia, saat ini yang tampak hanya bagian kecil di permukaan, sedangkan di bawahnya terdapat proses propaganda, rekrutmen, pendanaan, hingga perencanaan aksi yang masih terus berlangsung, terutama melalui media sosial.

Wawan menegaskan, pencegahan terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja lantaran seluruh unsur pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Pemerintah wajib melaksanakan pencegahan tindak pidana terorisme, dalam hal ini kami semua, karena pencegahan tidak bisa dilaksanakan satu instansi saja tapi juga semuanya,” tutur dia.

Baca juga: Babak Baru Kasus Korupsi Chromebook: Nadiem Jadi Tersangka!

Dalam kesempatan yang sama, mantan aparatur sipil negara (ASN) yang pernah terjerat jaringan terorisme, Yudi Zulfahri menilai, materi kegiatan yang diberikan sangat bermanfaat untuk memperkuat kapasitas aparatur sekaligus melindungi birokrasi dari infiltrasi radikalisme.

“Jika aparatnya paham maka bisa melaksanakan program-program pencegahan dan juga pencegahan radikalisme di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri,” kata Yudi.