"Deep State" di Pemerintahan Prabowo
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui keberadaan “deep state” di kementerian yang dipimpinnya.
"Saya akui deep state itu ada, riil. Tentu saja, ini memicu benturan keras antara visi pembaruan nasional dengan syahwat mempertahankan hegemoni lama di birokrasi yang melibatkan orang-orang besar," kata Dody (Kompas.com, 30/3/2026).
Pengakuan tersebut menanggapi Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi bersama sejumlah jurnalis dan pakar beberapa waktu lalu.
Saat itu Presiden Prabowo menengarai adanya kelompok pejabat yang diduga melakukan pembangkangan sistemik terhadap otoritas politik.
Pejabat tersebut termasuk eselon I atau setingkat direktur jenderal (dirjen), yang diduga melakukan praktik pembangkangan tanpa dapat disentuh (untouchable).
Istilah “deep state” dalam kajian politik Indonesia tidak sepopuler “oligarki” atau “state capture”.
Namun, pengakuan Menteri PU menjadi menarik dibedah, bukan sekadar untuk konsumsi akademis, melainkan sebagai peringatan sekaligus tantangan bagi pemerintahan Prabowo.
Kekuasaan tersembunyi
Istilah “deep state” (negara bayangan atau negara dalam negara) merujuk pada jaringan kekuasaan tersembunyi, terdiri atas elemen-elemen di dalam pemerintahan—seperti militer, kepolisian, intelijen, atau birokrat senior—yang beroperasi independen di luar otoritas politik resmi.
Mereka memiliki kekuatan besar untuk membentuk kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Mereka memiliki agenda sendiri. Bahkan, mereka mampu melawan atau menghambat kebijakan resmi, dan seringkali tidak akuntabel kepada publik.
Birokrasi dinilai sebagai bagian penting dari “deep state” karena birokrasi dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pemerintah.
Masalahnya, meskipun presiden berganti-ganti sebagai hasil dari pemilu, pejabat birokrasi tidak sertamerta berganti.
Baca juga: Darah Prajurit Indonesia di Lebanon: Alarm Keluar dari Ilusi Netralitas Global
Mereka biasanya hanya bergeser dari meja satu ke meja lain. Para birokrat senior sangat berkuasa, karena telah bertahun-tahun bercokol di meja tersebut dan menguasai berbagai informasi serta jaringan pemerintahan.
Pengakuan Menteri PU mengonfirmasi bahwa negara bayangan di kementerian yang mengelola anggaran raksasa itu bukan ilusi.
Menteri PU mengakui, institusi yang dipimpinnya merupakan lahan basah yang memiliki daya tarik kuat bagi para pejabat untuk melakukan tindakan ilegal.
Untuk tahun 2026 saja anggaran Kementerian PU mencapai sekitar Rp 118,5 triliun. Angka ini mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp 47,64 triliun dari pagu indikatif awal yang hanya senilai Rp 70,86 triliun.
Dody Hanggodo menilai, sejumlah birokrat senior bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan, melainkan arsitek jaringan yang mengendalikan arus informasi, regulasi teknis, hingga skema pengadaan yang tertutup dari pengawasan eksternal.
Ia menduga, para pejabat senior itu merasa memiliki posisi lebih permanen dibandingkan menteri yang merupakan pejabat politik transisional. Penguasaan data dan jaringan teknis yang rumit menjadi modal utama mereka untuk mendikte kebijakan.
Diakuinya, bentuk pembangkangan yang diungkapkan Presiden Prabowo saat diskusi dengan sejumlah jurnalis dan pakar itu tidak selalu berupa konfrontasi terbuka, melainkan melalui "perlawanan senyap" yang merusak akselerasi kebijakan.
Kaum lemah juga punya model perlawanan senyap. James C. Scott menyebutnya “perlawanan sehari-hari” (everyday forms of resistance).
Bedanya, perlawanan senyap “deep state” terorganisasi dalam bentuk jejaring; perlawanan sehari-hari kaum lemah bersifat individual tanpa terorganisasi.
