Sambut Pemerintahan Baru, Pemkot Pekanbaru Siap Sukseskan Program 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran

KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru siap menyukseskan program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui Tujuh Program 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa saat memimpin apel pagi di Lapangan Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (21/10/2024).

Risnandar menyebutkan, Pemkot Pekanbaru juga telah melakukan simulasi program makan siang bergizi gratis di beberapa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang menjangkau daerah pinggiran.

"Untuk itu, kita harus siap menyukseskan setiap program yang telah direncanakan, terutama Tujuh Program 100 Hari Pertama Presiden Prabowo Subianto," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin.

Baca juga: Pj Walkot Pekanbaru Berharap Pilkada Berjalan Kondusif dan Tidak Ada Gugatan 

Tujuh program tersebut, sebut Risnandar, meliputi makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah.

“Serta, penuntasan tuberkulosis (TBC), renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” sebutnya.

Tak lupa, Risnandar juga berterima kasih kepada Presiden RI Ketujuh Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin atas kepemimpinannya selama masa jabatan, terutama saat menghadapi masa transisi Covid-19.

"Kami (juga) mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang telah dilantik pada 20 Oktober 2024 kemarin," katanya.

Baca juga: Lezat dan Autentik, Ketan Talam Durian dari Pekanbaru Jadi Buruan Wisatawan

Selain itu, Risnandar juga mengajak aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Pekanbaru dan masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bijak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.

"Waspadai isu-isu yang tidak benar, adu domba, politik suku, agama, ras, dan antagolongan (SARA), money politics, hoaks, dan kampanye hitam. Karena, hal-hal itu dapat berdampak buruk bagi keamanan dan ketertiban masyarakat," tegasnya.

Sebagai informasi, Risnandar turut meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memeriksa kehadiran peserta upacara dan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang tidak hadir guna meningkatkan kedisiplinan di Pemkot Pekanbaru.

Terakhir, Risnandar meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh jajaran ASN untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Baca juga: Istana Klaim Kementerian Jadi Ramping di Era Prabowo