Iuran SMA/SMK di Bangka Belitung Akan Dihapus di Tengah Defisit Anggaran

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Rencana penghapusan Iuran Penyelenggara Pendidikan (IPP) pada SMA/SMK di Kepulauan Bangka Belitung mengalami berbagai kendala.

Pihak sekolah mengkhawatirkan bahwa proses belajar mengajar akan terganggu akibat alokasi anggaran pemerintah yang belum memadai.

"Selama ini IPP digunakan untuk membantu operasional sekolah seperti membayar honorer," kata Marwati, salah satu guru, saat audiensi di DPRD Bangka Belitung, Rabu (14/5/2025).

Ia menambahkan bahwa setiap sekolah membutuhkan anggaran sekitar Rp 200 juta setiap tahunnya untuk kegiatan operasional.

Baca juga: Diduga Dianiaya di Ruang Fraksi DPRD, Anggota Dewan Bangka Belitung: Lagi Sakit, Nanti Ya

Sekolah-sekolah yang lebih besar bahkan bisa memerlukan biaya yang lebih banyak.

"IPP sudah ada dasar hukumnya, kalau dihapus harus ditutup dari mana, mungkin dari APBD nantinya," ujar Marwati.

Penjabat (Pj) Sekda Bangka Belitung, Fery Afriyanto, menyatakan bahwa penghapusan IPP akan berdampak pada struktur pembiayaan operasional sekolah.

"Pemerintah daerah akan melakukan penghitungan dan pengkajian ulang terhadap APBD guna memastikan kebutuhan anggaran pendidikan dapat terpenuhi secara optimal," jelas Fery.

Fery juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalokasikan sekitar Rp 23 miliar untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya untuk penggajian tenaga honorer.

Dana tersebut berasal dari APBN dan APBD, dan penggunaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Kami memperkirakan sedikitnya diperlukan Rp 50 miliar untuk menutup kebutuhan pembayaran gaji sekitar 250 tenaga guru honorer serta operasional sekolah. Maka dari itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan kajian dan penyesuaian anggaran secara komprehensif," tegas Didit.

Pembahasan mengenai IPP ini dilakukan bersama DPRD setelah Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan kebijakan penghapusan iuran di sekolah, yang dianggap membebani orang tua murid.

Baca juga: 2 Calon Haji Bangka Belitung Meninggal di Madinah, 1 Usai Terlibat Lakalantas

Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus karena Pemprov Bangka Belitung menghadapi defisit anggaran yang mencapai Rp 70 miliar pada Caturwulan pertama, dan berpotensi meningkat menjadi Rp 271 miliar hingga akhir tahun anggaran 2025.