Dekan FK se-Indonesia Surati Presiden Prabowo, Minta Evaluasi Kebijakan Menkes

JAKARTA, KOMPAS.com - Dekan-dekan Fakultas Kedokteran se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait polemik kebijakan kesehatan belakangan ini. Pihak AIPKI sudah bersurat kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk komunikasi.

Adapun kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan implementasi Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dinilai justru melenceng dari semangat awal reformasi sistem kesehatan.

"Kami dekan-dekan, saya mewakili, itu menyadari bahwa ini sudah akan salah arah. Makanya kita meminta kepada Pak Presiden Prabowo untuk meninjau lagi ini kebijakan-kebijakan Menteri Kesehatan, kebijakan-kebijakan dia," kata Ketua AIPKI Wilayah II Taufik Fredrik Pasiak dalam acara Salemba Bergerak : Mimbar Bebas Hari Kebangkitan Nasional di Gedung FKUI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

AIPKI, lanjut Taufik, tak ingin mengintervensi soal keputusan Prabowo terkait polemik kebijakan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi. Apalagi jika soal pencopotan Budi Gunadi.

"Soal dia mau diganti atau tidak, itu otoritas Pak Presiden. Kami enggak ingin mencampuri karena mungkin Pak Presiden punya pertimbangan-pertimbangan non-akademis, politis. Kami menghormati tapi tinjau baik-baik kebijakan. Karena itu risiko sangat," kata Taufik.

Baca juga: Kritisi Kemenkes, Iluni FKUI: Evaluasi Ulang Kebijakan Kesehatan yang Tak Pro Rakyat

Ia mengatakan, pihak akademisi sudah menemui kebuntuan untuk berkomunikasi terkait kebijakan-kebijakan kesehatan bersama menteri. Taufik menyakini Prabowo memiliki komitmen yang tinggi untuk kepentingan rakyat.

"Pak Prabowo ini belum satu tahun memerintah artinya kita ingin mendukung beliau. Jangan perhatian beliau kepada negara ini habis dengan memperhatikan gejolak-gejolak di mana-mana oleh para dokter. Ini mengerikan kalau dokter semua sudah bergerak," tambah Taufik.

Adapun sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan yang menuai polemik seperti pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan, pengawasan kolegium oleh pemerintah, dan jalur pendidikan dokter spesialis di luar sistem universitas.