Negara Ini Sempat Diguncang Demo Besar karena Pajak

KOMPAS.com - Kenya sempat diguncang demonstrasi skala besar mulai Juni tahun ini yang dipicu oleh regulasi terbaru mengenai pajak.

Ribuan demonstran berhadapan dengan aparat yang menembakkan gas air mata, peluru, serta memukuli massa menggunakan tongkat, sebagaimana dilansir France24, 25 Juni 2025.

Aksi protes juga merebak di kota besar lain, termasuk Mombasa, Kisumu, Nakuru, dan Nyahururu. 

Seruan agar Presiden William Ruto mundur kian lantang, menyusul tuduhan tata kelola pemerintahan yang buruk.

Jurnalis Associated Press melaporkan adanya demonstran yang tertembak serta seorang lainnya dipukuli polisi anti huru-hara hingga harus dilarikan dengan ambulans.

Aksi pada Juni tersebut bertepatan dengan peringatan satu tahun protes anti-pajak. Tahun lalu, demonstrasi menentang pajak menewaskan 60 orang dan 20 orang lainnya hilang.

Pada Juli, sedikitnya 31 orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan dan kericuhan yang pecah di sana, sebagaimana dilansir BBC.

PBB dan beberapa kelompok hak asasi manusia (HAM) menuduh polisi menggunakan kekerasan berlebihan dalam gelombang protes anti-pemerintah.

Korupsi di Kenya

Selain pajak, gelombang kemarahan publik di Kenya juga dipicu isu korupsi, biaya hidup yang meningkat, kebrutalan aparat, serta kasus kematian seorang blogger dalam tahanan. 

"Polisi adalah bagian dari masalah. Kami akan katakan dengan lantang, kebrutalan polisi harus diakhiri dan Ruto harus mundur," ujar seorang pengunjuk rasa, Rose Murugi.

Pengunjuk rasa lain, Derrick Mwangi (25), juga mengaku muak sebagai anak muda. 

"Orang-orang diculik, orang-orang dibunuh. Polisi menggunakan kekerasan yang sangat buruk," tutur Mwangi.

Situasi sempat mencekam saat Presiden Kenya William Ruto pada Juli memerintahkan polisi menembak kaki demonstran.

Ruto mengatakan, polisi diperbolehkan untuk menembak kaki demonstran, memastikan lumpuh tapi tidak terbunuh.

"Siapa pun yang tertangkap membakar bisnis atau properti orang lain harus ditembak kaki, dirawat di rumah sakit, dan kemudian dibawa ke pengadilan. Jangan bunuh mereka, tetapi pastikan kaki mereka dipatahkan," kata Ruto.

Dia juga memperingatkan para pesaing politiknya agar tidak mensponsori dan memanfaatkan protes serta cara-cara melanggar hukum untuk menggulingkannya secara paksa dari kekuasaan.

Selain korban tewas, lebih dari 100 orang terluka dan sekitar 532 orang ditangkap dalam aksi protes yang melanda Ibu Kota Nairobi dan kota-kota besar lainnya, lapor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya (KNCHR).

Dalam pidatonya, Ruto membela tindakan polisi. Dia menuturkan, setiap serangan terhadap pasukan keamanan, itu berarti perang terhadap negara.

"Kenya tidak dapat dan tidak akan diperintah melalui ancaman, teror, atau kekacauan. Tidak di bawah pengawasan saya," kata Ruto.

Dia juga berjanji untuk tegas menindak mereka yang berada di balik protes tersebut secara tegas.

Dia juga menegaskan, setiap pergantian pemerintahan hanya mungkin terjadi melalui pemilihan umum, bukan melalui protes.

Dia juga mendesak para penentangnya untuk menunggu pemilihan umum (pemilu) 2027.

"Negara ini tidak akan dihancurkan oleh segelintir orang yang tidak sabar dan menginginkan pergantian pemerintahan dengan cara-cara yang inkonstitusional. Hal itu tidak akan terjadi," tambah Ruto.

Dalam aksi protes 2024, massa sempat menyerbu parlemen dan membakar sebagian gedung. Polisi kala itu menembakkan peluru tajam dan militer diturunkan untuk mengendalikan situasi.

Presiden Ruto kemudian membubarkan kabinet yang dianggap tidak kompeten, tetapi tetap mempertahankan sebagian besar menterinya. 

RUU keuangan yang memicu protes ditarik, meski belakangan, pajak baru kembali diperkenalkan lewat amendemen legislatif.

Pada Maret 2025, Ruto juga menandatangani pakta politik dengan pemimpin oposisi Raila Odinga, usai menunjuk beberapa anggota partai oposisi ke dalam kabinetnya.

Namun, langkah-langkah tersebut belum meredam ketidakpuasan publik. 

Gelombang protes terbaru menunjukkan keresahan masyarakat terhadap arah pemerintahan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.