Krisis Politik Thailand: 3 Hari 3 PM, Berawal dari Skandal Telepon

BANGKOK, KOMPAS.com – Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra untuk sementara diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi, Selasa (1/7/2025).

Penangguhan ini dilakukan sembari menunggu hasil penyelidikan dugaan pelanggaran etik terkait panggilan teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen saat berselisih dengan negara tetangganya itu.

Keputusan tersebut menambah ketidakpastian politik di Thailand, yang tengah mengalami pergolakan internal dan perubahan cepat dalam susunan kabinet.

Baca juga: PM Thailand Diskors karena Satu Panggilan Telepon, Ini Penjelasannya

Tiga hari, tiga PM

Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi diumumkan, kabinet Thailand telah mengalami perombakan besar. Raja Thailand menyetujui reshuffle tersebut menyusul keluarnya partai koalisi utama dari pemerintahan.

Awalnya, Menteri Transportasi sekaligus Wakil Perdana Menteri Suriya Jungrungreangkit dari Partai Pheu Thai, diperkirakan akan menjabat sebagai pelaksana tugas perdana menteri.

Namun, beberapa jam sebelum keputusan Mahkamah diumumkan, nama lain mencuat sebagai calon pengganti sementara.

Menurut dua analis yang dikutip kantor berita AFP, Phumtham Wechayachai, yang sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan, akan dilantik pada Kamis (3/7/2025) sebagai Menteri Dalam Negeri sekaligus tetap menjabat Wakil Perdana Menteri.

Ia juga disebut-sebut bakal menjalankan peran sebagai pelaksana tugas perdana menteri, menjadikannya figur ketiga yang mengisi posisi tersebut dalam waktu tiga hari.

Meski demikian, banyak pihak menilai kekuatan politik sesungguhnya masih berada di tangan Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn sekaligus tokoh utama dalam dinasti politik Pheu Thai.

Meski pamornya memudar, pengaruh Thaksin dinilai belum sepenuhnya luntur di panggung kekuasaan.

Baca juga: PM Thailand Diskors Usai Skandal Telepon, Siapa Penggantinya?

Potensi Paetongtarn dicopot permanen

AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA Pemimpin partai Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, yang dikenal dengan nama panggilan Ung Ing dan putri mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, menyapa para awak media di outlet berita lokal Voice TV di Bangkok pada 16 Agustus 2024. Anggota parlemen Thailand pada 16 Agustus menunjuk putri miliarder Thaksin Shinawatra yang berusia 37 tahun sebagai perdana menteri, mengangkat anggota ketiga dari klan yang berpengaruh namun memecah belah itu ke jabatan tertinggi negara.

Namun, bila terbukti bersalah, Paetongtarn bisa dicopot secara permanen dari jabatannya sebagai perdana menteri.

Dalam perombakan kabinet yang telah disahkan, Paetongtarn mengangkat dirinya sebagai Menteri Kebudayaan, jabatan yang tetap menempatkannya di lingkar kekuasaan meski dalam posisi lemah.

Kendati Pheu Thai masih memegang mayoritas kursi di parlemen, kekuatan politik mereka kini dinilai rapuh. Hal ini membuat kemungkinan pemilu dini menjadi kecil, tetapi membuka ruang bagi konflik internal koalisi.

"Penangguhan ini menjerumuskan Paetongtarn ke dalam ketidakpastian politik yang berkepanjangan," ujar analis politik Thailand, Thitinan Pongsudhirak, kepada AFP.