Eks PM Israel Kritik Relokasi Gaza, Pembersihan Etnis seperti Kamp Nazi

YERUSALEM, KOMPAS.com - Eks perdana menteri Israel Ehud Olmert mengkritik rencana kota kemanusiaan untuk tujuan relokasi warga Gaza. Ia menyebutnya seperti kamp konsentrasi Nazi.

Di atas reruntuhan Rafah, yang terletak di selatan Gaza, Pemerintah Israel menyebut lokasi tujuan relokasi sebagai “kota kemanusiaan”.

Zona tersebut dirancang untuk warga Gaza yang masuk, tidak akan diizinkan keluar.

Baca juga: Dokter Gaza Disiksa Israel di Sel Bawah Tanah, Berat Badan Turun 40 Kg

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah memerintahkan pembangunan zona itu dipercepat.

Namun, tidak semua tokoh Israel setuju atas rencana relokasi warga Gaza tersebut.

Mantan perdana menteri Israel labeli kamp konsentrasi

Melansir CNN pada Senin (14/7/2025), mantan perdana menteri Israel, Ehud Olmert, dengan berani melabeli rencana ini sebagai pembentukan “kamp konsentrasi”.

“Jika mereka (orang Palestina) akan dideportasi ke kota kemanusiaan baru, maka Anda bisa mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari pembersihan etnis,” kata Olmert dalam wawancara dengan The Guardian pada Minggu (14/7/2025).

Olmert menilai pembangunan kamp tersebut sebagai strategi untuk mendorong dan membuang warga Palestina, bukan menyelamatkan mereka.

“Ketika mereka membangun kamp di mana mereka (berencana) untuk ‘membersihkan’ lebih dari setengah (warga) Gaza, maka penafsiran yang tak terhindarkan dari strategi ini adalah bahwa tujuannya bukan untuk menyelamatkan (Palestina),” ungkapnya.

Pernyataan Olmert ini mengejutkan banyak pihak di Israel, mengingat perbandingan dengan kamp konsentrasi Nazi selama ini dianggap tabu.

Olmert sebelumnya memang dikenal sebagai salah satu kritikus keras kebijakan militer Israel di Gaza.

Pada Mei lalu, ia bahkan menyatakan sudah tidak bisa membela Israel dari tuduhan kejahatan perang.

Baca juga: Lagi, Serangan Israel Tewaskan Anak-anak Gaza Saat Antre Air Bersih

Relokasi warga Gaza sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan

Selain Olmert, Yair Lapid, pemimpin oposisi Israel, juga mengecam rencana ini.

Lapid menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hanya ingin memuaskan mitra koalisinya dari kelompok ekstrem kanan agar tetap mempertahankan kekuasaan.

Melalui media sosial, Lapid mendesak, “Akhiri perang dan bawa pulang sandera.”