Dari Melbourne hingga New York, Diaspora Indonesia Gelar Aksi Solidaritas dari Luar Negeri

MELBOURNE, KOMPAS.com - Diaspora Indonesia di berbagai negara menggelar aksi solidaritas terkait situasi terkini di Tanah Air. Mereka menggelar aksi dengan tajuk "Rakyat Merebut Kembali Kuasa".

Di Melbourne, Australia, 400-an orang memadati plaza Federation Square di bawah koordinasi Melbourne Bergerak dan sejumlah aktivis lokal di sana, Selasa (2/9/2025) sore hari.

Salah satu panitia Melbourne Bergerak, Jesslyn Giovanni, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas kondisi dalam negeri saat ini.

Baca juga: Demo Diaspora Indonesia di Jerman, Kecam Rezim di Tanah Air: Rakyat Tak Akan Tinggal Diam

Di samping itu, kematian warga sipil dalam serentetan aksi demonstrasi di Indonesia beberapa hari terakhir juga memantik gerakan tersebut untuk menggelar aksi.

Menurutnya, berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini tidak bisa dilihat secara parsial. Selain itu, perlu juga dilihat semua sektor pemerintahan mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, sampai aparat Polri dan TNI.

"Kami seperti rakyat Indonesia di dalam negeri merasa Indonesia tidak baik-baik saja dan kami harus bergerak bersama pergerakan rakyat yang sudah berjalan di dalam negeri," kata mahasiswa S3 University of Melbourne tersebut saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/9/2025).

Dia menambahkan, mereka mengaku resah, marah, kecewa dengan pemerintah, DPR, partai politik, dan aparat keamanan karena dinilai tidak mampu memahami aspirasi dan penderitaan rakyat. 

Baca juga: 211 Organisasi HAM Kecam Kekerasan Aparat RI dalam Pengamanan Demo

"Adanya konter narasi 'Indonesia baik-baik saja' di saat tidak ada perbaikan kebijakan mendasar yang terjadi. Para pejabat itu semua semestinya mundur," papar Jesslyn.

Melbourne Bergerak tak sendirian dalam menggelar aksinya. Mereka berjejaring dengan Komite Internasional Indonesia Bergerak dan menggelar aksi serupa di kota-kota lain.

Beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut salah satunya adalah mendesak Presiden dan Kapolri menghentikan kekerasan polisi terhadap demonstran serta membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

Tuntutan lainnya yakni meminta Presiden menghentikan pembungkaman berekspresi, membentuk tim independen untuk melakukan investigasi kasus pembunuhan dalam demonstrasi, dan memberikan layanan pemulihan bagi para korban dan keluarga korban kekerasan.

Baca juga: Alasan Prabowo Tetap ke China meski Marak Demo di Indonesia

Selain itu, menghentikan dan mencabut pelibatan TNI pada jabatan sipil, meminta Presiden meminta maaf dan mencabut tuduhan makar dan terorisme pada rakyat Indonesia, serta reformasi menyeluruh pada instansi Polri dengan membatasi kewenangan,

Mereka juga meminta pemerintah meninjau ulang semua kebijakan sektor ekonomi yang merugikan rakyat, memprioritaskan APBN untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pembukaan lapangan kerja

Tuntutan lain yang tak kalah penting adalah membatalkan kenaikan gaji, tunjangan, fasilitas, dan pensiun anggota DPR, memberhentikan anggota DPR yang melanggar etik, serta reformasi sistem partai politik dan pemilihan umum yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

"Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyadari dan percaya dengan sungguh-sungguh pada kedaulatan rakyat dan bersama-sama menuntut Pemerintah dan DPR berpihak pada rakyat," bunyi Pernyataan Sikap Komite Internasional Indonesia Bergerak yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Parlemen ASEAN untuk HAM Kecam Kekerasan Aparat RI dalam Demo