211 Organisasi HAM Kecam Kekerasan Aparat RI dalam Pengamanan Demo

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi HAM di dalam maupun luar negeri menyoroti rangkaian demo di Indonesia pada Kamis (28/8/2025) diwarnai tindakan represif aparat keamanan.

Sebanyak 211 mendesak kepolisian Republik Indonesia (RI) berhenti menggunakan kekerasan saat menghadapi demonstran dan memastikan operasi pengendalian massa sesuai standar hukum nasional maupun internasional.

Adapun enam poin desakan lainnya yang ditujukan secara luas kepada pemerintah yang berkuasa.

Baca juga: Alasan Prabowo Tetap ke China meski Marak Demo di Indonesia

Desakan itu dimuat dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh Forum Asia pada Minggu (31/8/2025) berjudul “Pernyataan Bersama: melindungi hak berunjuk rasa, solidaritas internasional dengan Indonesia #stopkebrutalanpolisi”.

Mulai 28 Agustus, sekitar puluhan ribu orang melakukan demo di berbagai kota, meliputi Jakarta, Manokwari, Semarang, Solo, Magelang, Medan, Bengkulu, dan Tegal.

Para demonstran menyuarakan tuntutan yang, meliputi kenaikan upah minimum 8,5-10 persen untuk 2026, penghentian PHK massal, penghapusan outsourcing, reformasi pajak, serta pengesahan RUU perampasan aset koruptor.

Selain itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mendesak pemotongan gaji anggota DPR RI sebesar 20-30 persen sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi ekonomi rakyat serta solusi atas defisit anggaran negara.

Baca juga: Demo Diaspora Indonesia di Jerman, Kecam Rezim di Tanah Air: Rakyat Tak Akan Tinggal Diam

Insiden kematian Affan Kurniawan

Namun, respons aparat keamanan Indonesia dalam demo besar 28-29 Agustus mendapat perhatian serius banyak organisasi HAM dunia.

KontraS mendokumentasikan penembakan peluru tajam, penyiksaan, penangkapan massal, dan penggunaan kekuatan berlebihan yang menimbulkan 113 korban luka berat, tiga meninggal dunia, serta 734 orang ditangkap.

Salah satu korban adalah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta.

KontraS menyebut kematian Affan mencerminkan penggunaan kekerasan tidak proporsional terhadap warga sipil.

Organisasi HAM dunia melihat praktik kekerasan aparat Indonesia bersifat berulang dalam setiap gelombang demo sejak Reformasi Dikorupsi 2019, Omnibus Law 2020, hingga protes Papua dan Rempang. Pola itu ditandai penangkapan massal, represi, hingga impunitas.

X.com Tangkapan layar cuplikan video kendaraan taktis (rantis) berjenis Barracuda milik Brimob pada aksi demo di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, yang melindas pengendara ojek online, Affan Kurniawan, Kamis (28/8/2025).

Baca juga: Parlemen ASEAN untuk HAM Kecam Kekerasan Aparat RI dalam Demo

Rincian tuntutan organisasi HAM dunia

Adapun berikut rincian tujuh tuntutan organisasi ini kepada Pemerintah Indonesia meliputi:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus segera mengakhiri penggunaan kekuatan yang berlebihan, memastikan semua operasi pengendalian massa mematuhi Perkap No. 1 Tahun 2009 dan standar hak asasi manusia internasional seperti Pedoman PBB tentang Senjata Kurang Mematikan dan Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum, dan menyelidiki secara tidak memihak petugas yang bertanggung jawab atas pelanggaran;
2. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan melakukan pengawasan independen dengan meluncurkan penyelidikan mendesak terhadap kekerasan polisi pada tanggal 28 Agustus 2025 dan merekomendasikan sanksi disiplin dan pidana;
3. Institusi Kepolisian (Polri dan Kompolnas) serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menghentikan semua praktik penghilangan paksa maupun penghilangan paksa jangka pendek dan memastikan pembebasan serta perlindungan segera terhadap semua warga sipil yang ditahan secara sewenang-wenang;
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus melakukan investigasi yang cepat, imparsial, dan transparan terhadap semua kasus penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembunuhan di luar hukum yang terkait dengan protes baru-baru ini, serta memberikan perlindungan bagi korban dan saksi. Lembaga ini juga harus mengintensifkan pemantauan terhadap komponen-komponen spesifik dalam insiden tersebut, seperti penggunaan senjata pengendali massa yang berlebihan termasuk gas air mata, pentungan, dan peluru karet, hingga kendaraan taktis, terutama dalam insiden di mana seorang pengemudi taksi daring ditabrak oleh kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus memastikan pengawasan legislatif yang sesungguhnya dengan memanggil Kapolri untuk menghadiri sidang pertanggungjawaban publik, menuntut penjelasan atas tindakan represif yang melanggar hukum, dan menjamin bahwa semua operasi pengendalian massa di masa mendatang sepenuhnya mematuhi hukum nasional dan standar internasional. DPR juga harus segera mempercepat pembahasan dan pengesahan undang-undang yang melindungi hak-hak buruh, perlindungan sosial, dan kebebasan sipil. Sebagai lembaga yang diprotes oleh rakyat, DPR tidak dapat bersembunyi di balik tindakan represif, melainkan harus berhadapan langsung dengan masyarakat sipil Indonesia, mendengarkan keluhan mereka, dan bertindak secara bertanggung jawab untuk memulihkan kepercayaan publik. Sebagai aktor utama yang diprotes oleh warga sipil, DPR juga harus berhadapan langsung dengan elemen-elemen masyarakat sipil Indonesia sebagai pihak yang diprotes;
6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) dan mengadopsi undang-undang domestik yang diperlukan untuk mencegah praktik penghilangan paksa yang berulang, memastikan investigasi yang tepat waktu dan tidak memihak, dan meminta pertanggungjawaban semua pelaku;
7. Presiden Indonesia secara terbuka mengutuk kekerasan polisi, menjamin perlindungan hak berkumpul secara damai, dan memastikan kepatuhan penuh Indonesia terhadap kewajiban hak asasi manusia internasionalnya, termasuk persyaratan bahwa setiap persidangan terkait kekerasan polisi selama demonstrasi harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Kepolisian harus melakukan evaluasi dalam menangani demonstrasi dengan mengutamakan pendekatan non-kekerasan.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] Staf KBRI di Peru Tewas Ditembak | PBB Komentari Demo Indonesia

Organisasi HAM dunia

Sementara, 211 organisasi HAM dunia yang mengecam kekerasan aparat keamanan Indonesia dan memberikan pernyataan bersama meliputi berikut:

1. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia
2. Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia
3. Keadilan dan Hak Asia (AJAR)
4. Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan (FORUM-ASIA)
5. Asosiasi Publik “Dignity”, Kazakhstan
6. IMPERSIAL (Indonesian Human Rights Monitor), Indonesia
7. Yayasan Penguatan Partisipasi, Prakarsa, dan Kemitraan Rakyat (YAPPIKA), Indonesia
8. Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), Indonesia
9. Masyarakat Riset Peradilan Indonesia (IJRS), Indonesia
10. BarengWarga, Indonesia
11. Biro Internasional Kazakhstan untuk Hak Asasi Manusia dan Aturan Hukum, Kazakhstan
12. Civil Society Coalition against Transnational Organized Crime /CATOC 
13. Manushya Foundation, Laos/Thailand
14. Colors Rainbow, Myanmar
15. Peoples of Longing, Timor Leste
16. Angkatan Muda Indonesia 2030 (Yayasan 2030 Prapta Nusa), Indonesia
17. Asosiasaun Chega! Ba Ita (ACbit), Timor Leste
18. Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia
19. LBH APIK Jakarta, Indonesia
20. Kuala Lumpur Debate, Malaysia
21. Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Indonesia
22. Asian Cultural Forum on Development (ACFOD)
23. KOMPAKS (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual), Indonesia
24. Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia
25. Women’s March Jakarta 2025 Committee
26. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
27. Yayasan Tifa (Tifa Foundation), Indonesia
28. Activate Rights, Bangladesh
29. WITNESS, New York
30. kotakhitam Forum, Indonesia
31. PERIN+1S – C2O library & collaborative, Indonesia
32. PIKAT Demokrasi, Indonesia
33. Public Virtue Research Institute, Indonesia
34. Humanis, Indonesia
35. SINDIKASI (Serikat Pekerja Media & Industri Kreatif untuk Demokrasi), Indonesia
36. Suara Muda Kelas Pekerja Partai Buruh (SMKP), Indonesia
37. Trend Asia, Indonesia
38. Solidarity Collective TH (Thailand)
39. Progresip.id, Indonesia
40. Emancipate Indonesia, Indonesia
41. ILGA Asia
42. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia
43. ASEAN SOGIE Caucus
44. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
45. TAPOL (Inggris)
46. MilkTeaAlliance Calendar Team
47. Aliansi Upah Minimum Asia (AFWA) Indonesia
48. Parti Sosialis Malaysia (PSM), Malaysia
49. Partai Rakyat Pekerja (PRP), Indonesia
50. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Indonesia
51. Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Indonesia
52. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Indonesia
53. Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), Indonesia
54. Human Rights Alert Manipur, India
55. Numun Fund
56. National Union of Workers in Hospital Support and Allied Services (NUWHSAS), Malaysia
57. Studio Batu, Indonesia
58. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
59. Kelompok Jaya Bersama (KJB), Indonesia
60. Lingkaran Advokasi dan Riset (Link-AR Borneo), Indonesia
61. Task Force Detainees of the Philippines (TFDP), Filipina
62. Social Justice Indonesia
63. Legal Dignity, Malaysia
64. Open Net (Korea)
65. Komunitas Ruang Mandiri, Indonesia
66. Spring Revolution Security, Myanmar
67. ICT Watch, Indonesia
68. Kolektif Bengkel Kabel Bandung, Indonesia
69. End Female Genital Cutting Singapore, Singapura
70. Rohingya Maìyafuìnor Collaborative Network, Myanmar
71. Serikat Buruh Migran Indonesia/Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI), Indonesia
72. Sigaw ng Kabataan Coalition (SKC), Filipina
73. Serve the People Association (SPA), Taiwan
74. Foundation for Media Alternatives, Filipina
75. Human Rights Online Philippines (HRonlinePH), Filipina
76. Arus Pelangi, Indonesia
77. ALTSEAN, Burma
78. Asia Feminist LBQ Network (AFLN)
79. Rumah Korea untuk Solidaritas Internasional (Korea Selatan)
80. Majelis Rakyat Internasional
81. Partido Lakas ng Masa (PLM), Filipina
82. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Filipina
83. FIAN Indonesia
84. Watch Indonesia!  
85. Bumi Setara, Indonesia
86. 18+ Coalition (Koalisi 18+), Indonesia
87. Perempuan Mahardhika, Indonesia
88. Serbuk Kalbar, Indonesia
89. Warisan Ingatan
90. New Bloom, Taiwan
91. Cita Tanah Mahardika, Indonesia
92. Proklamasi Anak Indonesia
93. Advocacy Forum, Nepal
94. Suriya Women’s Development Centre, Sri Lanka
95. Jaringan Demokrasi Asia (ADN)
96. Indorelawan, Indonesia
97. Kait Nusantara, Indonesia
98. Beyond Borders Malaysia, Malaysia
99. Movement for Alternatives and Solidarity in Southeast Asia
100. KontraS Aceh
101. Greater Equitable Measures (GEM)
102. Strength For Queer, Myanmar
103. New Burma
104. Action Committee for Democracy Development (ACDD)
105. Association of Human Rights Defenders and Promoters (HRDP)
106. Athan – Freedom of Expression Activist Organization, Myanmar
107. Blood Money Campaign, Myanmar
108. Creative Home, Indonesia
109. Equality Myanmar (EQMM), Myanmar
110. Generation Wave
111. Generations’ Solidarity Coalition of Nationalities (GSCN), Burma
112. Justice & Equality Focus
113. Kyae Lak Myae
114. Network for Human Rights Documentation, Burma
115. Nyan Lynn Thit Analytical
116. New Step Women Empowerment Group/Network
117. Progressive Muslim Youth Association (PMYA)
118. Progressive Voice (PV)
119. Queers of Burma Alternativem, Burma
120. Sitt Nyein Pann Foundation, Thailand
121. Southern Initiatives
122. Women Advocacy Coalition, Myanmar
123. Women’s League of Burma (WLB), Burma
124. Yangon Medical Network
125. Relawan di Myanmar
126. MyaYar Knowledge Tree
127. Kyauktada Strike Committee (KSC)
128. Defend Myanmar Democracy, Myanmar
129. ???????????? – Yain Nweh Par
130. ASR-ASSOCIATION of SPRING RAINBOW
131. Yangon Deaf Group
132. Muslim Youth Network
133. Saudari2Saudara
134. In Defense of Human Rights and Dignity Movement (iDEFEND), Filipina
135. ProyekDekolonial
136. Vuka! Coalition for Civic Action
137. Alyansa Tigil Mina (ATM), Filipina
138. Saribuhay UP Diliman, Filipina
139. Defence of Human Rights, Pakistan
140. Maldivian Democracy Network (MDN), Maladewa
141. NGO: Environment and humanitarian actions for well-being
142. Salam for Democracy and Human Rights (SALAM DHR)
143. Association for Democracy in the Maldives (ADM), Maladewa
144. Solidaritas Aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Diaspora
145. Asia Citizen Future Association (ACFA), Taiwan
146. Taiwan Association for Human Rights (TAHR)
147. SILAKA-CAMBODIA
148. Southeast Asian Human Rights and Peace Studies Network (SEAHRN)
149. Yayasan Keadilan Untuk Rakyat Marginal (Kurama Foundation)
150. Kapatiran di Dalawang Gulong (KAGULONG), Filipina
151. Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia (HARAM), Malaysia
152. Coalition for Clean and Fair Elections (BERSIH), Malaysia
153. Cross-Cultural Foundation (CrCF), Thailand
154. Jeunesse Innovante et Restauration du Bien-être (JERESTAURE BIEN ETRE)
155. North South Initiative, Malaysia
156. KontraS di Tanah Papua
157. True Colors Coalition, Filipina
158. Philippine Misereor Partnership Inc. (PMPI)
159. The Biodiversity Project, Sri Lanka
160. Mayday Multimedia, Filipina
161. Philippine Labor Movement Archive (PLMA), Filipina
162. Pusat KOMAS, Malaysia
163. MY World Mexico: Hub of Action for Sustainable Development, Mexico, Meksiko
164. Asia Monitor Resource Centre
165. Youth and young Journalist peace and Democracy cultural
166. Center Timor-Leste
167. Milk Tea Alliance, Thailand
168. Families of Victims of Involuntary Disappearance (FIND), Filipina
169. Asia Democracy Network (ADN)
170. Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)
171. Bytes for All (B4A), Pakistan
172. Weaving Women’s Voices in Southeast Asia (WEAVE)
173. Beyond the Hijab, Singapura
174. ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA), Indonesia
175. Odhikar, Bangladesh
176. Southeast Asia Public Lawyers Interest (SEAPIL), Southeast Asia Region
177. Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), Filipina
178. Agham Youth UP Diliman, Filipina
179. Global Citizen Society, Maladewa
180. Kemban Kolektif, Malaysia
181. Women’s March, Malaysia
182. Center to Combat Corruption and Cronyism (C4 Center), Malaysia
183. Initiative for International Dialogue (IID), Filipina
184. Kalyanamitra, Indonesia
185. BeWithYou Indonesia
186. Bright Future, Thailand
187. Fat Liberation London, Inggris
188. Vajpayee Research Foundation, India
189. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI)
190. Irish Council for Civil Liberties, Irlandia
191. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
192. Labor Kommunity
193. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
194. Cambodian Center for Human Rights (CCHR)
195. EngageMedia Collective
196. Youth Initiative (YI), Nepal
197. Nepal Development Initiative (NEDI), Nepal
198. Defence of Human Rights Pakistan
199. Capital Punishment Justice Project, Australia
200. Psychological Responsiveness NGO, Mongolia
201. People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD), Korea Selatan
202. Samahan ng Progresibong Kabataan (SPARK), Filipina
203. Sekolah Pemikiran Perempuan (SPP/The School of Women’s Thought)
204. Ch.nrw.flinta
205. N.C.F.H.Collective (SEA)
206. QueerPunch (SEA)
207. Can Yalcinkaya, Australia
208. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Malaysia
209. Kenya Human Rights Commission, Kenya
210. Legal Resources Center, Afrika Selatan
211. Anti-Death Penalty Asia Network

Baca juga: Warga Malaysia Peduli Demo Indonesia, Ramai-ramai Kirim Makanan via Ojol