Menanti Reformasi DPR dan Polri, Publik Tunggu Perubahan Nyata

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan reformasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin menguat pasca demonstrasi besar pada Agustus 2025.

Publik menuntut perubahan nyata, bukan sekadar langkah reaktif yang bersifat sementara.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menekankan pentingnya Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam mengamankan ruang publik.

Sementara itu, kalangan masyarakat sipil menilai reformasi DPR belum menyentuh akar persoalan karena masih terjebak dalam kendali partai politik.

Baca juga: Formappi: Reformasi DPR Tak Cukup Hanya Memotong Tunjangan

Polri diminta tinggalkan cara represif

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menegaskan, Polri harus mengubah pendekatan ketika berhadapan dengan masyarakat, khususnya saat unjuk rasa.

Menurut dia, pola masyarakat yang kini semakin aktif berekspresi tidak bisa lagi dijawab dengan kekerasan aparat.

“Basisnya adalah pendekatan yang humanis. Kata kuncinya itu. Karena enggak mungkin ruang terbuka dan lain sebagainya dengan pendekatan represif, dengan pendekatan kekerasan,” kata Anam kepada Kompas.com, Minggu (7/9/2025).

Anam menilai aturan kepolisian di lapangan harus lebih profesional, terukur, dan tetap menjunjung kemanusiaan.

Menurutnya, perubahan pola masyarakat yang semakin aktif berekspresi harus segera direspons dengan penyesuaian sikap aparat.

Baca juga: Sahroni hingga Uya Kuya Kini Tak Lagi Nikmati Kemewahan Anggota DPR

“Pola perubahan masyarakat inilah yang harus segera direspons dengan mempertajam berbagai aturan agar pelaksanaan di lapangan itu semakin humanis, semakin profesional, dan terukur. Kalau tidak ya susah,” ucapnya.

Anam menekankan, pembenahan Polri tidak bisa berjalan sendiri.

Masyarakat perlu mengekspresikan pendapat dengan damai, sementara elite politik juga harus membuka diri terhadap kritik.

“Di elite kekuasaan ya harus terbuka terhadap berbagai masukan kritikan dan sebagainya, di ruang masyarakat gunakan hak Anda untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan cara yang damai. Di ruang aparat kepolisian bertindaklah secara humanis dan profesional. Itu kuncinya. Nah semua pihak ya berbenah diri,” kata Anam.

Baca juga: Gaji dan Tunjangan DPR Dinilai Masih Terlalu Tinggi, Formappi Minta Evaluasi Lagi

Jangan sembarangan saat penangkapan

Kompolnas menyoroti masih adanya perlakuan tidak pantas aparat terhadap warga.

Anam mencontohkan, masih adanya praktik memaksa orang yang diamankan melepas pakaian hingga bertelanjang dada.