Penyusunan Permen KUR Perumahan Tembus 90 Persen, Kelar Akhir Juli

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, progres penyusunan Peraturan Menteri (Permen) PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hampir 90 persen.

Kementerian PKP juga tetap berkomitmen agar Permen PKP tersebut bisa selesai akhir Juli tahun ini.

"Pembahasan terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan progresnya semakin baik sudah mencapai 90 persen. Kementerian PKP juga tetap berkomitmen untuk menyelesaikan Permen PKP KUR Perumahan minggu depan yakni akhir Juli 2025," ujar Ara dikutip dari siaran persnya, Jumat (25/7/2025).

Dongkrak Ekonomi Secara Masif

Menteri PKP menyatakan, Program KUR Perumahan merupakan wujud kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus UMKM di sektor perumahan dan menciptakan usaha rakyat.

Baca juga: Tiga Permen Dibutuhkan buat KUR Perumahan

"Saya yakin KUR Perumahan akan mendongkrak ekonomi secara masif, dan bisa membuat tingkat ekonomi masyarakat naik kelas," tambah Politisi Gerindra tersebut.

KUR khusus Perumahan ini adalah yang pertama diluncurkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam Permen KUR Perumahan nanti dibahas skemanya bagaimana dan siapa yang bisa mendapat bantuan, profesi apa, plafonnya berapa, jumlahnya berapa dan bisa berapa lama, jumlahnya berapa," katanya.

Koordinasi Kemenko Perekonomian

Ara juga mengusulkan beberapa inisiatif terkait kebijakan perumahan yang sedang berproses.

Untuk itu, dirinya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak khususnya Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian dan lembaga lainnya agar KUR Perumahan bisa berjalan baik.

Baca juga: KUR Perumahan Dianggap Nyawa Baru bagi Pengembang Kecil

Untuk itu, kolaborasi dan dukungan dari pengembang untuk membangun lebih banyak rumah subsidi dan perbankan untuk menyalurkan KPR FLPP sangat diperlukan.

Ara berterima kasih atas dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan terkait peningkatan kuota KPR FLPP tahun ini sebanyak 350.000 unit rumah.

"Kami ingin supaya sosialisasinya KUR Perumahan ini menjadi efektif dan masif, ya. Karena kami kan mau itu tepat sasaran, NPL-nya juga jangan, kalau bisa jangan ada NPL, kemudian juga Ibu Menteri Keuangan selalu berpesan bisa membuat melompat gitu ya, naik kelas gitu ya, dan juga penuh menciptakan UMKM-UMKM kita itu naik kelas," tandasnya.