KDM Wanti-wanti Developer soal Tata Ruang Perumahan

KARAWANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berpesan kepada pengembang perumahan di Karawang, Jawa Barat untuk memperhatikan urusan tata ruang.

KDM, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa penataan tata ruang salah satunya dilakukan untuk memitigasi terjadinya banjir akibat drainase yang buruk. Apalagi, banyak perumahan di Karawang yang dibangun di sekitar area persawahan.

"Tata ruang harus benar, agar perumahan tidak jadi musibah. Kenapa perumahan jadi musibah? Karena dibangun di tengah sawah. Kalau sistem irigasinya enggak benar, drainasenya enggak benar, musim hujan akan banjir," kata KDM saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan ke Karawang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Baca juga: Purbaya Effect, Pengembang Ini Percaya Diri Bangun Pergudangan

Menurut KDM, bencana banjir akan sangat merugikan masyarakat karena harta benda mereka terancam rusak.

"Punya kasur dari kredit, punya kompor dari kredit, punya TV dari kredit, lemari es dari kredit, lalu kena banjir, hancur, kreditnya harus dibayar. Perkakasnya tidak bermanfaat, utangnya naik lagi," ujar KDM.

Sementara untuk ketahanan lingkungan, KDM memberikan saran kepada perumahan untuk melakukan iuran Rp 1.000 per bulan untuk kebutuhan warga, misalnya bila ada warga yang sakit atau anak di kompleks tersebut tidak bisa sekolah.

"Karena pembangunan kita adalah pembangunan berwawasan kebangsaan, berasaskan kekeluargaan," tegas KDM.

Sosialisasi KUR Perumahan

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP yang akrab disapa Ara, melakukan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau yang juga dikenal dengan sebutan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

"Banyak sekali tadi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang semoga bisa mendapatkan manfaat ya. Karena bunganya hanya 6 persen. Kemudian juga buat kontraktor, developer, toko bangunan, disubsidi bunga, makanya banyak yang berminat sekali," ucap Ara.

Baca juga: Terganjal SLIK OJK, Utang 111.000 Calon Nasabah KPR Bakal Dihapus

Ara juga kembali menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 130 triliun untuk menyalurkan KUR Perumahan.

Penyalurannya dibagi sebesar Rp 117 triliun untuk skema KUR Perumahan sisi pasokan (supply) dan Rp 13 triliun untuk skema KUR Perumahan sisi permintaan (demand).

Plafon KUR Perumahan sisi pasokan minimal Rp 5 juta hingga Rp 5 miliar dan bisa revolving sampai Rp 20 miliar, dengan bunga 5 persen. Skema ini berlaku bagi UMKM dari pengembang, kontraktor, serta pengusaha bahan bangunan.

Sedangkan plafon KUR Perumahan sisi permintaan minimal Rp 10 juta sampai dengan Rp 500 juta dengan bunga 6 persen. Skema ini berlaku bagi UMKM dari individu atau perorangan.

"Kita bekerja keras terus," ujar Ara optimistis terkait capaian KUR Perumahan hingga akhir tahun.