Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat, Apa Alasannya?

KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakan terhadap opsi pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dibebankan kepada APBN.

Pernyataan ini sebagai respons terhadap usulan dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengenai pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

Purbaya menilai bahwa PT Danantara yang mengelola proyek tersebut, sudah memiliki manajemen sendiri dan dividen tahunan yang cukup besar.

"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ungkap Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga menambahkan bahwa Danantara memperoleh dividen sebesar Rp 80 triliun per tahun, yang seharusnya cukup untuk menangani masalah utang tanpa melibatkan APBN.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegas Purbaya.

Respons Istana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan mencari skema atau jalan keluar terkait pembayaran utang utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Hal tersebut disampaikannya dalam menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang kereta cepat.

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ujar Prasetyo di depan kediaman Presiden Prabowo Subianto, Minggu (12/10/2025) malam.

Kendati demikian, ia menyatakan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan moda transportasi umum yang harus didukung perkembangannya.

"Faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," ujar Prasetyo.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyinggung wacana perpanjangan kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur.

"Justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta ke Surabaya," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Tolak APBN untuk Bayar Utang Kereta Cepat, Istana: Dicarikan Jalan Keluar