Aturan dan Jadwal Pendaftaran PPPK Paruh Waktu, Terakhir 20 Agustus 2025
KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) masih membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu hingga Rabu (20/8/2025).
Mengutip situs resmi KemenPANRB, skema PPPK Paruh Waktu merupakan mekanisme pengangkatan pegawai ASN dengan perjanjian kerja terbatas.
Mereka bekerja secara paruh waktu dan menerima upah sesuai ketersediaan anggaran di instansi masing-masing.
Kebijakan ini dihadirkan untuk memperkuat layanan publik dengan menambah tenaga di berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca juga: Syarat PPPK Paruh Waktu, Formasi Jabatan, dan Gaji yang Diterima
Aturan PPPK Paruh Waktu
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menegaskan pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya berlaku untuk penataan pegawai non-ASN lewat rekrutmen ASN tahun anggaran 2024.
Artinya, skema ini bukan untuk rekrutmen baru di luar mekanisme tersebut.
“PPPK Paruh Waktu diperuntukkan bagi non-ASN yang sudah ikut seleksi CASN tahun 2024, baik CPNS maupun PPPK, tetapi gagal mengisi formasi," kata Aba dalam Sosialisasi PPPK Paruh Waktu secara daring, Selasa (29/7/2025).
"Bahkan non-ASN yang tidak terdata di database BKN, tetapi ikut seleksi PPPK, masih bisa dipertimbangkan,” sambungnya.
Menurut Aba, pengangkatan PPPK Paruh Waktu bisa diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.
Baca juga: Tahapan Pengadaan PPPK Paruh Waktu, Bagaimana Ketentuannya?
Pertimbangannya didasarkan pada kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Prioritas pengisian formasi juga diatur secara berurutan sesuai kriteria yang ditetapkan.
“Pengusulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu disampaikan melalui layanan elektronik BKN. Prosesnya disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan ketersediaan anggaran,” ujar Aba.
PPK kemudian wajib mengusulkan nomor induk PPPK atau nomor identitas ASN ke Kepala BKN maksimal tujuh hari kerja sejak penetapan diterima.
Nantinya, BKN akan menerbitkan nomor induk PPPK paling lama tujuh hari kerja setelah pengusulan.
Pegawai non-ASN yang sudah menerima nomor induk resmi akan ditetapkan dan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu oleh instansi masing-masing.
Baca juga: PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Jadi PPPK, Bagaimana Mekanismenya?
Rincian jabatan dan jadwal
Sebagai informasi, dasar aturan pelaksanaan PPPK Paruh waktu mengacu pada Keputusan Menteri PANRB No. 347, 348, 349 Tahun 2024 serta No. 15 dan 16 Tahun 2025.
