Manfaat SIAPkerja Bagi Pencari Kerja dan Pekerja Mandiri, Apa Saja?

KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadirkan portal SIAPkerja Kemnaker sebagai syarat utama mengikuti job fair sekaligus wadah layanan digital bagi dunia kerja.

Akun SIAPkerja kini menjadi pintu masuk wajib bagi pencari kerja. Tanpa akun, peluang ikut job fair resmi Kemnaker bisa terlewat. 

Baca juga: Syarat Bikin Akun SIAPkerja untuk Ikut Job Fair Kemnaker

Namun, manfaatnya tidak hanya untuk pencari kerja. Pekerja mandiri atau wirausaha juga bisa mengakses fitur khusus yang mendukung usaha mereka.

Dengan integrasi data kependudukan, akun SIAPkerja menghadirkan berbagai layanan publik mulai dari informasi lowongan hingga pengembangan kewirausahaan. 

Lalu, apa saja perbedaan manfaatnya bagi dua kelompok pengguna ini?

Apa hubungan SIAPkerja dengan Job Fair Kemnaker?

Dilansir dari Kompas TV, (15/5/2025), Job fair yang diselenggarakan Kemnaker berbasis akun SIAPkerja. Tanpa akun ini, pencari kerja tidak akan bisa mendaftar atau melamar pada lowongan resmi yang tersedia. 

Hal ini memastikan peserta yang hadir memang sudah terdaftar dan datanya tervalidasi.

Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi potensi manipulasi data serta memastikan semua peserta memiliki rekam jejak yang jelas. 

Dengan begitu, perusahaan yang membuka lowongan bisa lebih percaya pada kandidat yang melamar.

Selain itu, penggunaan akun SIAPkerja juga mempermudah pencari kerja untuk melacak status lamaran secara digital. 

Proses administrasi yang biasanya rumit kini bisa dilakukan hanya dengan satu akun.

Baca juga: Syarat Daftar Akun SIAPkerja Kemenaker

Apa saja syarat daftar akun SIAPkerja?

Untuk membuat akun SIAPkerja, calon pengguna perlu menyiapkan tiga hal utama. 

• Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari KTP sebagai data identitas. 
• Alamat email aktif. 
• Nomor handphone yang bisa menerima SMS.

Persyaratan sederhana ini bertujuan agar proses pendaftaran bisa dilakukan oleh siapa pun tanpa kendala. 

Data yang diminta juga terintegrasi langsung dengan sistem kependudukan nasional, sehingga mengurangi risiko duplikasi.

Dengan data yang sudah diverifikasi, pemerintah bisa menyajikan layanan publik ketenagakerjaan secara lebih akurat.